Penasihat hukum Silmy Karim, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi, mengungkapkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengakui tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus yang menimpanya. Hal ini diungkapkan Soleman B. Ponto, yang menyatakan bahwa kasus pemerasan yang melibatkan kliennya akan sulit untuk dibuktikan di pengadilan.
Menurut Soleman, saya gentar kemampuan Jaksa dalam membuktikan kasus ini mengingat pengakuan tentang tidak adanya OTT. Keberadaan pengakuan tersebut cukup mengejutkan sebab selama ini Silmy dianggap terlibat dalam tindakan yang tercermin dari propaganda yang beredar di media massa.
“JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” katanya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat. Hal ini menunjukkan ada ketidakcocokan antara fakta yang ada dan narasi yang berkembang.
Ketidakcocokan Antara Pemberitaan dan Fakta Kasus
Dalam tanggapannya, Soleman menjelaskan bahwa pengakuan JPU mengenai ketiadaan OTT tidak mengurangi upaya penuntutan terhadap Silmy. Ini adalah pernyataan yang cukup kontradiktif, karena selama ini Silmy diframing seolah-olah terlibat dalam tangkap tangan.
“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi tadi Penuntut Umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan,” ungkap Soleman. Hal ini menandakan bahwa keterangan dan bukti yang ada tidak sejalan dengan apa yang selama ini diberitakan.
Framing berita menjadi sorotan, sebab banyak yang mengaitkan Silmy dengan operasi yang dilakukan KPK. “Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan, belok ke pemerasan, habis pemerasan apa lagi nanti beloknya?” ia bertanya, menegaskan kebingungan tentang jalannya kasus ini.
Proses Penuntutan dan Bukti yang Dihadirkan
Sementara itu, advokat lain, Abdul Gafur Sangaji, berpendapat bahwa meskipun pertanyaan tentang OTT terjawab, pokok permasalahan yang dibahas masih merujuk pada surat dakwaan. Ia menilai bahwa JPU hanya mengulangi apa yang telah dituduhkan tanpa memberikan bukti yang solid untuk mendukung pernyataannya.
Gafur juga menyatakan JPU mengakui bahwa tindakan Silmy dalam kasus ini tidak diuraikan secara menyeluruh dan akan dibuktikan dalam persidangan. Ini menimbulkan tanda tanya mengenai cara penuntutan dilakukan dan keakuratan dari akusasi yang dilontarkan.
Lebih lanjut, JPU mengonfirmasi bahwa Silmy bukanlah bagian dari total Rp168,9 miliar yang dipermasalahkan, melainkan hanya terlibat dalam Rp1,2 miliar. Hal ini menjadi perhatian karena fakta tersebut menjadi dasar dari kesimpulan hukum yang diambil terhadap kliennya.
Pernyataan dan Pembelaan dari Silmy Karim
Silmy Karim sendiri mengklaim bahwa dirinya telah bertindak kooperatif dengan datang langsung ke Gedung KPK pada 3 Juni 2026 lalu. Ia menyatakan bahwa tidak ditemukan uang atau barang yang dapat dikaitkan dengan perkara yang melibatkan dirinya. “Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” tegas Silmy.
Di tengah situasi tersebut, ia merasa bahwa kesan tertangkap tangan yang terus melekat padanya adalah pintu masuk untuk dakwaan pemerasan dan gratifikasi. Kesan tersebut, meski terlihat tidak berdasar, cukup kuat untuk memengaruhi opini publik terhadapnya.
Dalam laporannya, Silmy didakwa melakukan pemerasan terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang totalnya mencapai Rp168,9 miliar. Ia diduga terlibat bersama sejumlah pihak lain yang tercantum dalam dakwaan, menjaga kepentingan privasi dan keadilan bagi semua yang terlibat.
Kasus ini telah menarik perhatian luas, dan harapan agar proses peradilan dapat dilakukan secara transparan dan adil menjadi harapan banyak pihak. Penuntasan perkara melalui jalur hukum adalah upaya untuk membuktikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, tidak peduli seberapa kuat anggapan atau tuduhan yang ada.
