Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, baru-baru ini memberikan tanggapan tegas mengenai pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming terkait saran dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tidak mungkin Prabowo menyarankan langkah hukum terkait ijazah Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai status ijazah Gibran adalah final dan mengikat. Dengan demikian, tidak ada opsi hukum lain yang dapat ditempuh lagi.
Dalam konteks ini, ia merujuk pada pernyataan Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut bahwa sudah tidak ada jalur hukum bagi Gibran untuk melakukan upaya hukum terkait ijazahnya. Hal ini menunjukkan sikap yang sangat jelas dari pemerintah mengenai validitas ijazah yang dimiliki Gibran.
Penjelasan Syahganda tentang Pandangan Hukum Prabowo
Syahganda lebih lanjut menjelaskan bahwa pernyataan Yusril mencerminkan pandangan hukum yang diusung oleh Presiden. Ia menambahkan, jika Yusril menyatakan tidak ada kesempatan untuk PTUN, maka dapat disimpulkan bahwa ini sejalan dengan posisi Prabowo.
Menurutnya, Presiden tidak mungkin mengarahkan Gibran untuk melakukan langkah hukum yang sudah ditetapkan tidak mungkin berhasil. Ini merujuk pada peran Yusril sebagai Menko Hukum yang harus mewakili pandangan hukum dari Presiden.
Dalam diskusi tersebut, Syahganda mencoba menegaskan bahwa Gibran seharusnya menerima keputusan hukum yang ada tanpa mencari celah hukum lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam keputusan hukum di tingkat tinggi.
Gibran dan Upaya Hukum yang Ditempuh
Gibran sebelumnya menyatakan niatnya untuk mengajukan perkara di PTUN mengenai masalah ijazah SMA-nya. Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut diambil sebagai usaha untuk melawan keputusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah.
Dalam pengacaraannya, Gibran berencana untuk menghadirkan berbagai dokumen pendidikan dari tingkat SD hingga S-1. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisinya dalam upaya hukum yang diambilnya tersebut.
Dalam pernyataannya, Gibran juga menegaskan pentingnya berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pernyataan tegas dari pemerintah, Gibran masih bertekad untuk memperjuangkan haknya secara hukum.
Posisi Yusril tentang Keabsahan Ijazah Gibran
Yusril juga telah memberikan penjelasan terperinci mengenai masalah ini. Dia menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang ijazah Gibran bersifat final dan tidak bisa diubah. Ia menekankan bahwa sudah ada dua keputusan dari lembaga peradilan tertinggi yang tidak dapat diubah lagi.
Yusril mengingatkan bahwa keputusan ini menegaskan tidak adanya jalur hukum yang tersisa bagi Gibran untuk mengubah status ijazahnya. Ini adalah pernyataan yang menunjukkan ketegasan dari pemerintah terhadap kepatuhan pada hukum yang ada.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan hukum, Gibran tidak memiliki posisi untuk mengajukan banding karena tidak terlibat sebagai tergugat dalam perkara tersebut. Hal ini menambah penjelasan mengenai kompleksitas hukum yang dihadapi oleh Gibran dalam menghadapi situasi ini.
