Amran Sebutkan 13 Tersangka dalam Kasus Beras Fortifikasi dengan 15 Merek Terlibat

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan informasi mengejutkan terkait dengan dugaan penyelewengan beras fortifikasi di Indonesia. Terdapat 13 tersangka yang terlibat dalam delapan kasus berbeda, yang melibatkan sebanyak 15 merek produk beras tersebut.

Kementerian Pertanian juga menerima 271 laporan pengaduan yang terkait dengan berbagai jenis dugaan pelanggaran di sektor pertanian. Data ini menunjukkan banyaknya masalah yang tengah dihadapi oleh para pelaku usaha dan keadilan bagi masyarakat.

“Ini ada 15 merek fortifikasi, yang tersangka 13 dalam delapan kasus,” kata Amran saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Selatan. Jumlah yang signifikan ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang.

Pemeriksaan Laporan Pengaduan Sektor Pertanian di Indonesia

Dalam periode 30 Oktober hingga 5 November 2026, sebanyak 74 laporan dari total 271 laporan pengaduan berkaitan dengan masalah beras. Ini berarti sekitar 27,31 persen dari total laporan yang masuk.

Tidak hanya soal beras, terdapat juga 64 laporan yang membahas pupuk, serta 25 laporan mengenai alat dan mesin pertanian. Hal ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi oleh sektor pertanian.

Amran menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian juga sedang memproses penanganan 340 laporan tambahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Proses verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap laporan benar adanya sebelum diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Pentingnya Mematuhi Harga Eceran Tertinggi

Amran menegaskan pentingnya para pelaku usaha untuk tidak mempermainkan komoditas pangan, terutama beras, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Ia meminta agar pedagang yang menjual murah di atas harga eceran tertinggi (HET) untuk segera menyesuaikan harga dengan ketentuan pemerintah.

“Kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium juga. Sebelum pelanggaran ditindak, ikuti regulasi pemerintah,” tegasnya. Regulasinya ada demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga.

Pemerintah juga telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp160 triliun untuk menjaga stabilitas sektor pangan. Ini merupakan langkah nyata untuk menghindari spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat luas.

Potensi Hukuman Bagi Pelanggar

Amran memperingatkan bahwa pelanggaran dapat berujung pada pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Ancaman hukuman bisa mencapai tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp1,5 miliar bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.

“Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun maksimal,” ujarnya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum di sektor pertanian.

Pada saat yang sama, Bareskrim Polri juga mengungkap peredaran lima merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar mutu. Hal ini menambah kerumitan dalam pengawasan terhadap produk pangan di pasaran.