Ketua Banggar DPR: APBN 2026 Tetap Aman dan Terkendali

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dalam jalur yang sehat dan terjaga. Meskipun ada banyak isu terkait potensi pelebaran defisit, Said meyakini bahwa APBN tidak akan mengalami pembengkakan yang signifikan.

Kritik dan alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi harus diapresiasi, karena menunjukkan perhatian mereka terhadap kondisi ekonomi nasiona. Namun, Said menilai indikator ekonomi dan kinerja APBN justru menunjukkan ketahanan yang baik di tengah berbagai tekanan global yang ada saat ini.

Dalam keterangannya, Said menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6%. Hal ini didorong faktor musiman, seperti Ramadan dan Lebaran, yang meningkatkan permintaan rumah tangga, serta menggerakkan sektor industri dan perdagangan.

Perkembangan Belanja Pemerintah di Kuartal Pertama Tahun 2026

Belanja pemerintah pada kuartal I tahun 2026 tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan (year on year/yoy), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen. Langkah percepatan belanja ini sangat penting, karena mampu menggerakkan berbagai sektor seperti industri, perdagangan, transportasi, hingga jasa perhotelan.

Said menjelaskan bahwa strategi ini perlu diapresiasi dengan melihat angka tersebut. Dengan eksperimen belanja yang terarah, perekonomian bisa mengalami pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan.

Dalam hal neraca perdagangan, Indonesia juga menunjukkan hasil yang positif dengan surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS, bertahan positif selama 71 bulan berturut-turut. Pertumbuhan kredit perbankan juga berada dalam jalur positif, mendukung ketahanan ekonomi.

Kinerja Pendapatan Negara dan Tantangan yang Dihadapi

Pada kuartal I tahun 2026, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen (yoy) dan ditopang oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen secara tahunan. Dari sisi pajak, pemerintah masih mencatat surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun, menunjukkan adanya tabungan pajak yang bisa digunakan untuk kebutuhan lebih lanjut.

Meski demikian, tantangan bagi sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap ada, terutama karena penurunan lifting migas dan harga Indonesian Crude Price (ICP) yang rendah. Namun, Said optimis bahwa situasi ini akan membaik pada kuartal II 2026 berkat kenaikan harga minyak dunia dan pemulihan operasi di sektor migas.

Pendapatan pajak yang tumbuh positif diharapkan dapat menopang belanja negara guna mempercepat program-program prioritas yang sedang berjalan. Dengan demikian, ketahanan ekonomi tetap bisa terjaga meskipun ada tantangan di sektor tertentu.

Defisit APBN dan Strategi Refocusing Anggaran

Realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp815 triliun, tumbuh 31,4 persen (yoy), dengan mayoritas belanja berasal dari pemerintah pusat. Namun, hal ini juga berimplikasi pada pelebaran defisit APBN yang mencapai Rp240,1 triliun, atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Said menilai bahwa defisit ini masih dalam batas aman dan terkendali. Rencananya, defisit APBN untuk tahun ini diperkirakan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB, dan pemerintah diharapkan akan melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi tekanan eksternal.

Dengan pendekatan refocusing anggaran, Said memperkirakan bahwa defisit APBN pada akhir tahun justru akan lebih rendah dari target awal, di kisaran 2,56 persen PDB atau sekitar Rp658,3 triliun. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam mengelola keuangan negara meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi.