Dua masyarakat adat baru-baru ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Permohonan ini berfokus pada perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan disampaikan di Mahkamah Konstitusi.
Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Putes Lekas, bersama Era Purnama Dewi dari Kabupaten Kampar, Riau, menjadi penggagas tuntutan ini. Mereka berharap MK akan memberikan pemaknaan konstitusional yang lebih jelas mengenai pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Permohonan ini timbul karena norma yang diuji hanya menyebutkan bahwa pengecualian larangan pembakaran lahan berlaku bagi masyarakat yang mempraktikkan kearifan lokal. Namun, tidak ada penjelasan yang cukup jelas mengenai siapa yang diizinkan untuk menerima pengecualian tersebut.
Hal ini menyebabkan keambiguan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk bisnis besar yang melakukan pembakaran lahan dengan alasan yang tidak sesuai. Ketidakjelasan ini sangat mengkhawatirkan masyarakat adat yang telah berhubungan dengan praktik pertanian tradisional selama bertahun-tahun.
Pentingnya Penjelasan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kuasa Hukum para Pemohon, A. Fahrur Rozi, menyatakan bahwa kurangnya penjelasan hukum dalam UU tersebut menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak non-adat. Menurutnya, mereka dapat menggunakan istilah kearifan lokal sebagai alasan untuk pembakaran lahan yang sebenarnya tidak berkelanjutan.
Di sisi lain, masyarakat adat memiliki pengetahuan dan praktik yang khas yang tidak dapat disamakan dengan kegiatan pembakaran yang dilakukan oleh pihak non-adat. Praktik ini tidak hanya memiliki risiko yang lebih rendah terhadap lingkungan, tetapi juga dilaksanakan dengan cara yang jauh lebih bertanggung jawab.
Pembakaran lahan yang dilakukan oleh orang-orang non-adat sering kali tidak memperhatikan sistem pengetahuan tradisional. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Peladang adat, seperti komunitas Dayak Taboyan, berusaha mempertahankan metode bertani yang telah ada selama berabad-abad.
Pembedaan antara praktik pertanian yang berkelanjutan dengan yang merusak lingkungan sangat penting untuk menghindari stereotip negatif terhadap masyarakat adat. Rozi menegaskan bahwa kelompok mereka menggunakan teknik mengendalikan api yang telah teruji dan memahami pentingnya perencanaan dalam setiap pembukaan lahan baru.
Dampak Konsekuensi Hukum terhadap Masyarakat Adat
Situasi ini sangat merugikan Putes Lekas, seorang peladang dari Suku Dayak Taboyan, yang menyatakan bahwa sistem pembakaran yang mereka jalankan tidak pernah menjadi penyebab bencana kebakaran berkepanjangan. Aturan adat dan ritual lokal yang ketat seharusnya melindungi mereka dari anggapan bahwa mereka adalah penyebab utama kebakaran hutan.
Namun, ketika terjadi kebakaran, seringkali masyarakat adat menjadi kambing hitam, menghadapi ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda yang mencapai miliaran rupiah. Penegakan hukum yang semena-mena ini membuat mereka semakin tertekan dan terpinggirkan.
Instruksi Presiden terkait pembakaran lahan justru menambah beban kepada komunitas adat, karena pelarangan yang terlalu umum ini tidak membedakan peladang adat dari pelaku pembakaran lain yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghadapkan mereka pada resiko hukum yang sangat besar.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, Era Purnama Dewi dari Kampar merasakan dampak negatif dari polusi kabut asap akibat kebakaran. Gangguan pernapasan yang dialaminya menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Permohonan Agar Masyarakat Adat Mendapatkan Perlindungan Hukum
Dalam petitumnya, para pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa ketentuan yang diubah dalam Undang-Undang 6/2023 ini bertentangan dengan UUD 1945. Mereka menuntut agar ketentuan yang tidak adil ini dicabut atau diperjelas agar tidak merugikan hak masyarakat adat.
Mereka menegaskan bahwa pengecualian larangan membakar lahan seharusnya hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang melaksanakan praktik pertanian secara tradisional. Hanya dengan batasan seperti ini, masyarakat adat dapat terus menjalankan cara bertani yang berkelanjutan.
Para pemohon juga mencantumkan syarat-syarat yang jelas dalam pengajuan ini. Mereka menyampaikan bahwa pembukaan ladang harus untuk memenuhi kebutuhan subsisten, luas lahan yang dapat dibuka maksimum dua hektar per kepala keluarga, dan dilakukan dengan sistem pengendalian api yang ketat.
Pengecualian ini juga menyarankan agar peladang adat tidak terikat kepada kepentingan komersial atau dilakukan oleh pihak yang sudah memiliki izin usaha. Masyarakat adat berhak mendapatkan perlindungan hukum agar praktik tradisional mereka tidak hanya dihargai tetapi juga dilindungi oleh undang-undang.
