Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, barubaru ini mengungkapkan bahwa tidak ada surat presiden (Surpres) yang mencantumkan nama pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan ini muncul seiring beredarnya isu tentang pergantian posisi tersebut yang dinilai tidak berdasar.
Habiburokhman menegaskan kepada wartawan dengan tegas bahwa informasi mengenai surat presiden itu adalah tidak benar. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh rumor yang beredar tanpa fakta yang jelas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima Surpres tentang pergantian Kapolri. Ia mengaku telah mendengar isu tersebut, tetapi memastikan bahwa tidak ada dokumen resmi yang diterima oleh DPR.
Tanggapan DPR terhadap Isu Pergantian Kapolri
Sahroni menegaskan bahwa jika memang ada Surpres yang dikirimkan, pihaknya pasti sudah mengetahuinya. Namun, kenyataannya faktanya sampai hari ini dokumen tersebut tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa isu beredar hanya sekadar rumor tanpa bukti yang mendukung.
DPR, menurut Sahroni, perlu fokus pada kinerja Kapolri saat ini. Banyaknya isu mengenai pergantian jabatan dirasa tidak relevan ketika kinerja instansi dan figur pemimpin masih dianggap baik oleh masyarakat. Mempertahankan stabilitas dalam kepemimpinan dianggap krusial dalam situasi politik yang dinamis.
Isu pergantian Kapolri ini mungkin muncul karena beberapa pihak merasa waktu kepemimpinan Jenderal Listyo sudah cukup lama. Sahroni menilai, pandangan tersebut mungkin lahir dari persepsi bahwa jatah kepemimpinan perlu berganti secara periodik.
Kinerja Kapolri yang Dinilai Positif oleh Anggota DPR
Sahroni berpendapat bahwa selama masa kepemimpinannya, Jenderal Listyo memiliki banyak pencapaian yang patut diapresiasi. Meskipun ada kekurangan, hal itu dianggap sebagai hal yang wajar dalam setiap kepemimpinan. Tidak ada satu pun pemimpin yang bebas dari cela.
Dia juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mempertahankan Jenderal Listyo hingga masa pensiun, dengan mempertimbangkan kinerja positif yang telah ditunjukkan. Pendapat ini menunjukkan dukungan terhadap akselerasi kepemimpinan yang stabil.
Sahroni menandaskan pentingnya dukungan dari berbagai pihak agar kepemimpinan bisa berjalan dengan baik. Beberapa oknum yang mungkin menyebarkan isu negatif tersebut dianggap hanya ingin memanfaatkan momen untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Menghadapi Berita Palsu dan Isu Negatif
Dalam era informasi yang begitu cepat dan mudah diakses, berita palsu dan isu negatif berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, anggota DPR mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan jabatan publik.
Sahroni juga menegaskan pentingnya transparansi dari pejabat publik untuk mengurangi dampak dari isu negatif. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat agar tidak terjebak dalam hoaks.
Fakultas komunikasi di berbagai universitas juga perlu mengambil peran dalam meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Pendidikan tentang cara menanggapi isu dan berita palsu menjadi semakin vital di tengah dinamika informasi saat ini.
