Calon Deputi Gubernur BI Anwar Bashori: Urgensi Rupiah Digital Masih Rendah

Di tengah pembicaraan tentang perkembangan teknologi keuangan, isu mengenai digitalisasi mata uang semakin mengemuka. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, M. Anwar Bashori, menyatakan bahwa pengimplementasian rupiah digital saat ini belum menjadi prioritas utama bagi Indonesia.

Kondisi ini diungkapkan Anwar saat menjalani uji kelayakan di hadapan DPR. Ia menunjukkan bahwa keragaman dalam pemakaian mata uang di seluruh Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa konsep Central Bank Digital Currency (CBDC) belum mendesak untuk diterapkan.

Sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang di BI, Anwar mengatakan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi sebelum menerapkan inovasi semacam itu. Sebagai contoh, masyarakat di berbagai pulau di Indonesia mempunyai pemahaman dan akses yang berbeda mengenai mata uang, yang menunjukkan perlunya satu pendekatan yang lebih menyeluruh sebelum melangkah ke digitalisasi.

“Masyarakat di berbagai lokasi belum memiliki pemahaman yang sama tentang penggunaan uang tunai, dan ini menjadi salah satu kendala dalam menerapkan rupiah digital,” tutur Anwar. Dengan setiap tahun BI harus mengganti uang yang sudah lusuh, mencerminkan kondisi yang tidak merata di lapangan.

Di sisi lain, Anwar menggarisbawahi pentingnya kesetaraan infrastruktur dalam sistem pembayaran digital di seluruh pelosok Indonesia. Oleh karena itu, saat ini rupiah digital masih dalam tahap kajian untuk penerapan di masa mendatang.

Pentingnya Membangun Infrastruktur Sebelum Mengadopsi Rupiah Digital

Infrastruktur yang layak menjadi kunci dalam menyongsong era digitalisasi. Anwar merujuk bahwa disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat terasa, dan ini menjadi alasan mengapa BI tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan rupiah digital.

Dia menambahkan pentingnya edukasi masyarakat di semua tingkatan agar mereka dapat mengerti dan menggunakan sistem pembayaran digital dengan baik. Tanpa pemahaman yang cukup, penerapan rupiah digital bisa jadi kontraproduktif.

Di dalam proses pengembangan, Bank Indonesia telah menjalani beberapa tahap, termasuk peninjauan konsep yang sudah dilakukan sejak tahun 2022. Anwar menekankan bahwa semua langkah ini adalah untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba, penerapan teknologi baru ini sudah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga mengenai kesiapan masyarakat dan infrastruktur yang ada. Anwar percaya bahwa dengan pendekatan yang holistik, Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari pengimplementasian rupiah digital.

Menggali Potensi Proyek Garuda dalam Mewujudkan Rupiah Digital

Proyek Garuda yang diluncurkan Bank Indonesia adalah inisiatif untuk mengeksplorasi potensi CBDC yang dapat berfungsi sebagai rupiah digital. Meskipun masih dalam tahap kajian, proyek ini telah melalui beberapa fase pengembangan, mulai dari white paper hingga laporan konsultasi publik.

Dengan fokus pada proof of concept (PoC), Bank Indonesia berusaha untuk menguji kesiapan teknologi yang diperlukan untuk mendukung model bisnis rupiah digital. Pengujian ini menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen teknis telah dipersiapkan dengan baik.

Selama tahap pengujian, berbagai aspek krusial juga diperhatikan, mulai dari keamanan transaksi sampai interaksi sistem pembayaran yang sudah ada. Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, menjelaskan bahwa hal ini memberikan pandangan mengenai kesiapan dan kemampuan sistem yang ada.

Ramdan juga menyebut bahwa setiap tahap pengujian teknologi tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelayakan teknis, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menggali ide-ide baru yang dapat diterapkan di masa mendatang. Ini dimaksudkan untuk membuka jalan bagi inovasi yang lebih besar dalam industri keuangan.

Menyikapi Tantangan dan Manfaat dari Adopsi Rupiah Digital

Sementara proyek pengembangan rupiah digital terus berlangsung, banyak tantangan yang harus dihadapi. Disparitas akuntabilitas dan pemahaman di berbagai daerah membuat implementasi tidak dapat dilakukan sembarangan.

Namun, ada manfaat yang jelas dari pengembangan digitalisasi mata uang ini. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan, sehingga berpotensi memperkuat perekonomian negara secara keseluruhan.

Melalui langkah yang hati-hati dan terencana, Bank Indonesia berharap dapat menemukan momentum yang tepat untuk menerapkan kebijakan ini dengan baik. Dengan langkah yang tepat, rupiah digital bisa menjadi alat yang sangat mendukung perekonomian nasional.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, pendekatan yang inklusif dan partisipatif akan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat dapat berkontribusi pada kemajuan ini.

Jadi, meski saat ini implementasi rupiah digital belum menjadi hal yang mendesak, prospek pengembangannya memberikan harapan baru untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih digital dan modern.