Pada tanggal 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Indonesia. Keputusan ini menarik perhatian publik, dan banyak yang bertanya tentang hak-hak keuangan dan fasilitas yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat.
Pertanyaan seputar hak-hak Gibran pasca jabatan menjadi penting untuk dibahas, terutama dalam konteks Undang-Undang terkait. Pihak publik berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai apa yang bisa diharapkan dari seorang mantan wakil presiden seperti Gibran setelah pengunduran dirinya.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur hak keuangan dan administratif mantan presiden dan wakil presiden, terdapat beberapa ketentuan yang menjelaskan hak-hak yang akan diterima Gibran setelah meninggalkan posisi tersebut.
Hak Keuangan yang Diterima oleh Mantan Wakil Presiden
Pada Pasal 7 UU tersebut, mantan wakil presiden berhak memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas, di luar pensiun pokok. Ini termasuk tunjangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
Biaya pemeliharaan rumah tangga juga menjadi bagian dari hak yang diterima, mencakup penggunaan air, listrik, dan telepon. Semua biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya juga ditanggung dan menjadi salah satu hak yang penting.
Dengan adanya ketentuan yang jelas tentang hak keuangan ini, mantan wakil presiden seperti Gibran dapat memiliki rasa aman dalam aspek finansial setelah masa jabatannya berakhir. Hak-hak ini penting untuk menyesuaikan kebutuhan finansial mereka di masa depan.
Fasilitas yang Diterima Mantan Wakil Presiden
Selain hak keuangan, Pasal 8 dari UU yang sama juga mengatur berbagai fasilitas yang bisa diterima oleh mantan presiden dan wakil presiden. Salah satu fasilitas ini adalah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya untuk menunjang kehidupannya setelah menjabat.
Kendaraan dinas juga menjadi bagian dari hak yang dimiliki, yang dilengkapi dengan pengemudi. Ini memungkinkan mantan wakil presiden memiliki akses cepat ke transportasi yang diperlukan untuk berbagai keperluan.
Namun, ada peraturan khusus mengenai biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas. Pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab mantan wakil presiden, sedangkan biaya pemeliharaan kendaraan tetap ditanggung oleh negara, yang menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan dukungan yang diberikan negara.
Pensiun yang Diterima Mantan Wakil Presiden dan Perhitungannya
Hak pensiun untuk mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Bab III Pasal 6 UU yang sama. Setelah berhenti dengan hormat, mereka berhak memperoleh pensiun yang dipatok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir saat menjabat.
Gaji pokok wakil presiden ditentukan berdasarkan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya, seperti Ketua MPR dan DPR. Ini menjadikan gaji pokok wakil presiden cukup signifikan dan berpengaruh terhadap perhitungan pensiun yang akan diterima.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi untuk pejabat negara ditetapkan sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok wakil presiden berkisar Rp20,16 juta per bulan, menjadi dasar bagi penghitungan pensiun pokok yang akan diterima setelah masa jabatan berakhir.
Pembayaran pensiun dan tunjangan lainnya mulai dilakukan sebulan setelah pengunduran diri dikabulkan dan ditetapkan dengan resmi. Informasi ini penting untuk membantu Gibran dan mantan wakil presiden lainnya dalam mengatur keuangan setelah masa jabatannya.
Kepastian tentang hak pensiun dan fasilitas lain bagi Gibran bergantung pada keputusan resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait pengunduran dirinya. Ketentuan ini memastikan bahwa mantan pejabat tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
