Kepala BGN Berkomentar Setelah Dilaporkan ICW ke KPK

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi tanggapan terhadap laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan tersebut mengungkap dugaan mark up dalam sertifikasi halal untuk tahun 2025, yang menarik perhatian publik dan media.

Dadan menyatakan apresiasi terhadap perhatian yang diberikan oleh ICW terhadap proses sertifikasi halal. Ia menganggap bahwa laporan tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengeluaran anggaran pemerintah.

“Terima kasih kepada ICW yang memberikan perhatian khusus terkait Sertifikasi Halal,” ungkapnya, yang mengindikasikan kesiapan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai proses yang berjalan.

Dugaan Mark Up Dalam Sertifikasi Halal di Indonesia

Dadan menjelaskan bahwa kegiatan sertifikasi halal di tahun 2025 merupakan bagian dari anggaran yang tertunda dan harus diselesaikan pada tahun 2026. Semua proses pembayaran, menurutnya, akan diawasi oleh lembaga-lembaga terkait untuk mencegah penyimpangan.

“Kegiatan sertifikasi halal ini merupakan beban anggaran tahun 2025 yang perlu diselesaikan pada tahun berikutnya,” tambahnya, menegaskan komitmen untuk menjalankan prosedur yang diatur.

ICW mengungkapkan bahwa dugaan mark up dapat merugikan negara hingga Rp 49,5 miliar akibat dari pengelolaan pengadaan sertifikasi halal yang tidak sesuai prosedur. Laporan tersebut mencakup empat aspek utama yang dianggap problematis dalam proses pengadaan jasa.

Aspek-Aspek Masalah dalam Pengadaan Sertifikasi Halal

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menjelaskan bahwa ada lima paket pengadaan, masing-masing dengan nilai Rp 50 miliar. Total anggaran yang direncanakan untuk pengadaan ini mencapai Rp 200 miliar.

Namun, menurut Wana, seharusnya SPPG yang berwenang melakukan sertifikasi, padahal menurut peraturan, SPPG sudah menerima insentif sehingga tugas tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada Badan Gizi Nasional.

“Sesungguhnya, sesuai dengan Perpres 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola SPPG, yang seharusnya melakukan sertifikasi halal adalah lembaga itu sendiri, bukan BGN,” terangnya, menekankan titik masalah yang dihadapi.

Dampak dan Reaksi KPK Terhadap Masalah Ini

Disisi lain, ICW juga menemukan bahwa ada dugaan penggelapan anggaran yang potensial mencapai Rp 49 miliar lebih. Mereka mencatat bahwa seharusnya pengadaan hanya bernilai sekitar Rp 90 miliar, namun BGN telah membayar hingga Rp 141 miliar.

“Ini jelas menunjukkan adanya mark up yang sangat mencolok dalam hal pengadaan sertifikasi halal tersebut,” ungkap Wana, menggarisbawahi betapa seriusnya dugaan tersebut.

Selanjutnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut laporan masyarakat akan dilanjutkan ke tahap klarifikasi. Ia memastikan bahwa perkembangan dari kasus ini akan diberikan kepada pihak pelapor.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Publik

Budi menjelaskan bahwa KPK telah melakukan kajian terkait program ini dan telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk Badan Gizi Nasional, yang mencakup aspek regulasi dan proses bisnis pengadaan.

“Kami harap pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan lebih baik dalam mencegah potensi penyimpangan di masa depan,” ujar Budi, memperlihatkan komitmen KPK dalam mendukung transparansi.

Penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan menggali lebih dalam mengenai pengadaan publik yang dikelola oleh pemerintah, agar potensi korupsi dapat diminimalisir. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi aspek yang krusial.