Icconsultant
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Market
  • Style
  • Tekno
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
Icconsultant
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Market
  • Style
  • Tekno
No Result
View All Result
Icconsultant
No Result
View All Result
Home Tekno

Kejati DKI Tindak Bos Swasta Tersangka Pengadaan Rutin Kementerian PU

Merry by Merry
July 9, 2026
in Tekno
0
Kejati DKI Tindak Bos Swasta Tersangka Pengadaan Rutin Kementerian PU
74
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kejaksaan Tinggi Jakarta baru-baru ini mengumumkan penetapan tersangka terbaru terkait kasus dugaan korupsi dalam belanja rutin di Sekretariat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 2023-2024. Dalam prosesnya, satu orang tersangka baru yang diketahui bernama JND, yang menjabat sebagai Direktur PT Asaykhana, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan.

You might also like

DPR Dorong Kapolda NTT Tegas Selidiki Dugaan Perkosaan oleh Bupati Kupang

Presiden Peduli Keluarga Petugas yang Gugur di Karhutla

Komnas HAM Minta Rekaman CCTV Terkait Demo 10 November di UGM

Sebelumnya, JND juga dikenal sebagai pengendali beberapa perusahaan lainnya, di antaranya CV Nalisa Destia, CV Mila Kirana, dan CV Raflindo Pratama. Penanganan kasus ini menunjukkan keseriusan pihak kejaksaan dalam memberantas praktik korupsi di lingkup kementerian.

Ketika mengumumkan penetapan tersangka, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, mengatakan bahwa tindakan yang diambil terhadap JND merupakan bagian dari pengembangan kasus yang lebih besar dan melanjutkan fokus pada pemberantasan korupsi di semua lini.

Proyek Fiktif dan Kerugian Negara yang Signifikan

Berdasarkan keterangan resmi dari kejaksaan, JND terlibat dalam rekayasa proyek fiktif yang dilaksanakan pada periode 2023-2024 di Sekretariat Ditjen Cipta Karya. Dugaan ini menjadi sangat serius karena merugikan keuangan negara hingga Rp16 miliar.

Rekayasa proyek fiktif ini melibatkan sejumlah pelaku lainnya, menunjukkan adanya kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek-proyek yang dikelola. Dopot menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan JND dan rekan-rekannya telah memicu penyelidikan lebih dalam terhadap berbagai proyek di kementerian tersebut.

Dengan kerugian yang cukup besar, ada keprihatinan yang mendalam terhadap bagaimana alokasi anggaran dapat disalahgunakan. Kasus ini menjadi salah satu perhatian utama di kalangan media dan masyarakat sipil yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Proses Hukum dan Penahanan Tersangka

JND kini dikenakan tindakan penahanan sejak tanggal 6 Juni 2026 dan akan menjalani masa penahanan selama dua puluh hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. Pasal-pasal yang digunakan untuk menjeratnya adalah Pasal 603 dan 604 dari KUHP, serta beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pihak kejaksaan menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah tersangka melarikan diri dan untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut. Penahanan menjadi metode penting dalam menegakkan hukum dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serupa.

Keputusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi. Penegakan hukum yang tegas menjadi sinyal bahwa praktik korupsi tidak akan dibiarkan terus menerus menggerogoti keuangan dan integritas institusi pemerintah.

Penetapan Tersangka Lain Dalam Kasus yang Sama

Sebelumnya, Kejati Jakarta juga telah menetapkan enam tersangka lain terkait kasus yang sama, termasuk Dwi Purwantoro yang merupakan Direktur Jendral Sumber Daya Air serta YRW, mantan Plt Direktur Irigasi dan Rawa. Tindakan hukum ini menunjukkan adanya banyak pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun tersangka lain yang bersama-sama diduga melakukan praktik korupsi termasuk RS, Sekretaris Dirjen Cipta Karya, dan sejumlah individu lainnya yang memiliki peran penting dalam proyek-proyek terkait. Kasus ini memperlihatkan betapa dalamnya masalah korupsi di dalam struktur organisasi pemerintah.

Tindakan tegas yang diambil oleh Kejati menjadi harapan bagi masyarakat untuk melihat adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran yang selama ini dianggap rawan akan penyimpangan. Pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama yang terus didorong oleh semua pihak.

Tags: BosDKIKejatiKementerianPengadaanRutinSwastaTersangkaTindak
Share30Tweet19
Merry

Merry

Recommended For You

DPR Dorong Kapolda NTT Tegas Selidiki Dugaan Perkosaan oleh Bupati Kupang

by Merry
November 15, 2026
0
DPR Dorong Kapolda NTT Tegas Selidiki Dugaan Perkosaan oleh Bupati Kupang

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mengambil langkah tegas dalam menangani kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Permintaan ini...

Read more

Presiden Peduli Keluarga Petugas yang Gugur di Karhutla

by Merry
November 14, 2026
0
Presiden Peduli Keluarga Petugas yang Gugur di Karhutla

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin masa depan bagi keluarga para relawan dan petugas yang gugur saat menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam...

Read more

Komnas HAM Minta Rekaman CCTV Terkait Demo 10 November di UGM

by Merry
November 14, 2026
0
Komnas HAM Minta Rekaman CCTV Terkait Demo 10 November di UGM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memutuskan untuk meminta salinan rekaman kamera pengawas atau CCTV dari berbagai titik, termasuk yang ada di Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Read more

Jam Operasional Transum Diperpanjang Selama Konser BTS dan GNR di GBK

by Merry
November 13, 2026
0
Jam Operasional Transum Diperpanjang Selama Konser BTS dan GNR di GBK

DKI Jakarta akan mempersiapkan diri untuk dua konser besar yang akan datang. Dua acara musik ini diharapkan tidak hanya menjadi sorotan hiburan, tetapi juga menjadi momen penting yang...

Read more

Contoh Kedewasaan Berdemokrasi oleh Gibran

by Merry
November 13, 2026
0
Contoh Kedewasaan Berdemokrasi oleh Gibran

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra memberikan penghormatan atas keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah ini dianggap menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi...

Read more
Next Post
Polisi Sita Ponsel dan Foto Keluarga dari Brankas di Rumah Sentul

Polisi Sita Ponsel dan Foto Keluarga dari Brankas di Rumah Sentul

Related News

Tabungan Optimal di Usia 50 Tahun untuk Pensiun yang Tenang Menurut Ahli

Tabungan Optimal di Usia 50 Tahun untuk Pensiun yang Tenang Menurut Ahli

May 10, 2026
Negara Kaya Tiba-Tiba Bangkrut, Penyebabnya Sangat Mengharukan

Negara Kaya Tiba-Tiba Bangkrut, Penyebabnya Sangat Mengharukan

May 10, 2026
SPPG di Batang Ditegur Akibat Keracunan, SPPG di Tulungagung Dihentikan

SPPG di Batang Ditegur Akibat Keracunan, SPPG di Tulungagung Dihentikan

September 26, 2026

Browse by Category

  • Ekonomi
  • Finansial
  • Market
  • Style
  • Tekno
icconsultant-logo

Icconsultant.co.id - Berita Ekonomi Dan Bisnis Terpercaya.

CATEGORIES

  • Ekonomi
  • Finansial
  • Market
  • Style
  • Tekno

BROWSE BY TAG

Akan Anak Bank Baru Bos Dalam dan Dana Dari dengan Dolar DPR Emiten Harga IHSG Indonesia Ini Investor Jadi Jakarta Juta Kasus Kebakaran Menjadi Miliar Naik OJK oleh Orang Pasar Persen Polisi Prabowo Rupiah Saham Setelah Tahun Terhadap Terkait Tidak Triliun Turun untuk Warga yang

© 2026 - Berita Ekonomi Dan Bisnis Terpercaya icconsultant.co.id.

No Result
View All Result
  • Home
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Contact Us

© 2026 - Berita Ekonomi Dan Bisnis Terpercaya icconsultant.co.id.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?