Gubernur Curhat di DPR terkait Gaji PPPK yang Tak Bisa Dibayarkan hingga Akhir Tahun

Gubernur Maluku Utara mengeluhkan kondisi fiskal yang tidak mendukung pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun ini. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, menghadirkan aspirasi dari sejumlah kepala daerah mengenai tantangan anggaran yang dihadapi.

“Kami mengapresiasi adanya relaksasi, namun itu tidak menyelesaikan masalah mendasar kami,” ujar Gubernur. Masalah cash flow yang tidak memadai membuat daerah kesulitan untuk memenuhi kewajiban gaji PPPK mereka.

Gubernur menegaskan perlunya rapat lanjutan agar dapat membahas apakah akan ada pemotongan anggaran kembali di tahun 2027. Menurutnya, situasi APBN yang sulit juga memaksa daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan anggaran demi memastikan layanan tetap berjalan dengan baik.

Kondisi Fiskal Maluku Utara yang Kritis dan Tindakan yang Diperlukan

Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk provinsi hanya sekitar Rp960 miliar. Namun, belanja pegawai mencapai Rp1,1 triliun, sehingga funding untuk gaji PPPK sudah melebihi anggaran yang diterima.

Keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah dengan dana bagi hasil juga tidak cukup signifikan mengatasi defisit ini, terlebih ketika 60 persen dana bagi hasil ditahan oleh pusat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi daerah yang membutuhkan dana untuk operasional dan pengembangan.

Adanya pemotongan dana oleh pemerintah pusat membuat inovasi di tingkat daerah menjadi sulit. Menurut Gubernur, banyak otoritas yang diambil alih oleh pusat, menjadikan daerah tidak memiliki keleluasaan untuk berinovasi dalam pengelolaan fiskal.

Usulan untuk Mengatasi Masalah Gaji PPPK

Gubernur Sherly menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak meminta dukungan langsung dari pusat untuk membayar gaji PPPK. Sebaliknya, dia meminta pengembalian sebagian dana bagi hasil agar masalah gaji ini bisa teratasi.

Menurutnya, pengembalian dana tersebut akan menjadi jalan tengah yang efektif, terutama dalam menghadapi tantangan belanja infrastruktur yang juga sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, relaksasi yang diberikan pemerintah saat ini justru berisiko mengorbankan investasi infrastruktur.

Kemendagri juga memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, mencatat bahwa terdapat 39 daerah yang juga mengalami kesulitan serupa dalam pembayaran gaji PPPK. Pembagian belanja pegawai yang terlalu besar, melebihi 50 persen dari total anggaran, menjadi salah satu penyebab utama.

Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Defisit Anggaran Daerah

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berpendapat bahwa penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) perlu dipertimbangkan untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawai. Dia menyarankan agar pemerintah mencari solusi untuk membantu daerah dengan pemotongan belanja pegawai yang lebih efisien.

Contohnya, Sulawesi Tengah dengan porsi belanja pegawai mencapai 56,65 persen dan Kabupaten Donggala di angka 53,1 persen, mencerminkan betapa seriusnya masalah yang dihadapi. Kasus Sigi dengan 60 persen belanja pegawai juga termasuk yang perlu mendapatkan perhatian segera.

Langkah strategis yang diusulkan mencakup upaya agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fiskal.