Erick Thohir baru-baru ini memberikan tanggapan terkait isu penggabungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Poin penting yang diungkapkannya adalah belum ada kepastian mengenai kabar tersebut, dan keputusan akhir akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Usai reshuffle kabinet yang mengakibatkan Erick dicopot dari kursi Menteri BUMN dan dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, situasi di Kementerian BUMN menjadi perhatian utama publik. Spekulasi muncul mengingat kursi Menteri BUMN saat ini kosong, sehingga memicu pertanyaan tentang langkah selanjutnya.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Negara, Erick menegaskan bahwa penunjukan pelaksana tugas (plt) untuk posisi Menteri BUMN sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Ia meminta agar masyarakat menunggu keputusan resmi dari pihak yang berwenang mengenai hal ini.
Proses Penunjukan Pelaksana Tugas di Kementerian BUMN
Erick menjelaskan bahwa bagi Kementerian BUMN, ada prosedur tertentu yang harus diikuti. Dia mengindikasikan bahwa bila presiden telah mengambil keputusan, berita tersebut akan diumumkan melalui Menteri Sekretaris Negara.
Kemudian, dia menambahkan bahwa keberadaan plt Menteri BUMN akan menjadi solusi sementara hingga sosok definitif ditetapkan. Proses ini tentu memerlukan waktu dan kesabaran dari semua pihak terkait.
Lebih jauh, Erick menegaskan bahwa semua urusan terkait kementerian harus mengikuti mekanisme yang ada, termasuk dalam merekrut pelaksana tugas. Hal ini mencerminkan betapa transparansinya prosedur yang akan diikuti.
Spekulasi tentang Penggabungan Kementerian BUMN dan Danantara
Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan penggabungan tersebut, Erick menyebut jika ia tidak memiliki informasi apapun terkait rencana itu. Ia hanya bisa menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan wewenang presiden dan Menteri Sekretaris Negara.
Nama-nama wakil menteri, seperti Kartika Wirjoatmodjo dan Aminuddin Ma’ruf, sudah beredar di kalangan media sebagai kandidat potensial untuk menduduki posisi plt Menteri BUMN. Namun, keputusan resmi belum juga diumumkan.
Pemerintah juga mengindikasikan bahwa kajian tentang penggabungan Kementerian BUMN dengan Danantara masih berlangsung. Ini berarti keputusan akhir terkait penggabungan tersebut belum dipastikan, dan semua pihak harus menunggu perkembangan lebih lanjut.
Perkembangan Terbaru Mengenai Kementerian BUMN
Pemerintah telah menyatakan bahwa pengganti definitif untuk posisi Menteri BUMN belum ditunjuk. Sementara itu, beberapa wakil menteri berpotensi menjabat sebagai plt hingga ditemukan sosok yang tepat untuk menjabat secara permanen.
Dalam berbagai pernyataan, Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa keputusan ini penting dilakukan dengan hati-hati agar bisa memberikan hasil yang terbaik bagi kementerian. Kementerian BUMN memiliki peran vital dalam perekonomian negara, sehingga penunjukan ini tidak bisa dilakukan sembarangan.
Lebih lanjut, isu penggabungan dengan Danantara juga menunjukkan betapa pentingnya restrukturisasi dalam pengelolaan BUMN. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kinerja BUMN dapat ditingkatkan ke arah yang lebih positif.
