Pemprov NTB tentang Nobar Pesta Babi Dibubarkan: Judul Filmnya Kurang Baik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah tegas terkait pembubaran acara nonton bareng (nobar) film berjudul “Pesta Babi” yang disutradarai oleh Dandhy Laksono di beberapa kampus di Mataram. Aksi pembubaran pertama kali terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram, dan diikuti oleh Universitas Mataram dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada tanggal yang berbeda.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB, Surya Bahari, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan rektorat masing-masing universitas. Pembubaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul dari pemutaran film yang dianggap kontroversial ini.

Surya menekankan, jika acara tersebut dibiarkan, dampak negatif yang ditimbulkan bisa sangat besar. Dia mengungkapkan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan rektorat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami situasi dan dampak yang mungkin terjadi.

Reaksi Pemerintah terhadap Film dan Nonton Bareng

Menanggapi keberatan yang muncul, Surya menyatakan bahwa Pemprov NTB belum mengeluarkan larangan eksplisit terhadap pemutaran film tersebut. Meski begitu, dia menyarankan untuk menunda pemutaran film secara terbuka sebagai langkah antisipasi. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap potensi keresahan masyarakat.

Surya juga menambahkan bahwa meskipun belum ada instruksi resmi dari pusat, pembubaran dilakukan sebagai tindakan preventif. Khawatir akan dampak negatif, dia merasa penting untuk menunda hingga situasi lebih kondusif.

Judul film “Pesta Babi” sendiri dinilai kurang elok oleh Surya, yang meminta agar pihak penyelenggara menunda rencana nonton bareng untuk menghindari ketegangan di masyarakat. Konteks dan makna dari judul film tersebut menjadi sorotan utama dalam diskusi ini.

Pentingnya Koordinasi Antar Pihak Terkait

Surya berencana untuk berkoordinasi dengan Detasemen Polisi Militer IX/2 Mataram dan Polda NTB mengenai perlunya larangan pemutaran film ini. Ia menekankan bahwa penting bagi pihak berwenang memahami gimana sebenarnya isi film sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Dia mengklaim bahwa sebelum memberikan pernyataan resmi, dia ingin menonton film tersebut sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang konten film penting untuk dapat memberikan tanggapan yang sesuai.

Langkah ini sejalan dengan nilai pengawasan dan penegakan hukum, mengingat pentingnya mencegah potensi konflik melalui komunikasi yang baik dan pengertian awal mengenai isi dari film tersebut.

Tanggapan Rektor Universitas Mataram terhadap Pembubaran

Rektor Universitas Mataram, Sukardi, juga memberikan penjelasan mengenai pembubaran nobar yang dilakukan di kampusnya. Menurutnya, alokasi acara dari penyelenggara yang tidak tepat bisa menjadi alasan utama pembubaran, karena tidak ada informasi detail yang disampaikan tentang kegiatan tersebut.

Sukardi menegaskan bahwa pembubaran bukanlah tindakan untuk membungkam ekspresi, melainkan untuk menjaga ketertiban. Keputusan untuk membubarkan acara muncul ketika jumlah penonton melebihi batas yang wajar dan ada yang bukan mahasiswa Unram.

Dia menjelaskan bahwa pemantauan menjadi aspek penting dalam menyelenggarakan acara di kampus, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Evaluasi terhadap kejadian ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan yang lebih baik.

Pengaruh Film terhadap Masyarakat dan Diskursus Publik

Film “Pesta Babi” telah menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat, mulai dari penolakan hingga dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa film tersebut telah menjadi bagian dari diskursus publik yang lebih luas dan menyentuh isu sosial yang dihadapi masyarakat. Perdebatan mengenai isi dan judul film lebih dari sekadar tontonan; dia menjadi medium untuk mengupas dinamika sosial, budaya, dan politik.

Melalui presentasi yang kontroversial, film tersebut memicu dialog antara generasi muda dan pihak berwenang. Inilah esensi dari seni dan kreatifitas, yang sering kali berfungsi mendobrak batasan normatif.

Namun, tindakan pembubaran oleh pemerintah menunjukkan batasan yang dihadapi dalam kebebasan berekspresi. Ini menciptakan dilema antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, yang harus dikelola dengan bijaksana.