Prabowo Sebut Alasan Penutupan 800 BUMN untuk Hemat Triliunan Rupiah

Presiden Prabowo Subianto membuat keputusan berani dengan merencanakan penutupan 700 hingga 800 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian terus-menerus. Langkah ini bertujuan untuk memberi sinyal bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki kinerja BUMN demi kepentingan negara.

Hingga saat ini, pemerintah mengklaim telah menutup sekitar 240 BUMN yang dianggap tidak berkinerja baik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi beban keuangan negara akibat perusahaan yang tidak produktif.

“Kalau tidak salah, ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” ungkap Prabowo dalam sambutannya di acara Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan. Ia menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki kondisi BUMN sebagai ujung tombak ekonomi nasional.

Mantan Menteri Pertahanan itu mengaku terkejut saat mengetahui jumlah BUMN yang ada mencapai lebih dari 1.000 entitas. Sayangnya, banyak dari perusahaan tersebut tidak mampu memberikan deviden kepada negara dan malah terus merugi.

Prabowo juga menyatakan bahwa “Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Tak ada yang untung, rugi terus,” menekankan perlunya pergerakan cepat untuk melakukan perbaikan di sektor ini.

Analisis Anggaran dan Pemborosan di BUMN

Dalam upaya menegaskan langkah tegasnya, Prabowo memaparkan fakta mengenai pemborosan anggaran yang terjadi di kalangan BUMN. Pemborosan ini banyak disebabkan oleh pemeliharaan struktur manajemen yang tidak efisien, termasuk gaji dan fasilitas bagi direksi serta komisaris perusahaan.

Ia menjelaskan bahwa jika satu perusahaan memiliki sekurang-kurangnya empat direksi dan empat komisaris, dengan asumsi gaji terendah Rp 50 juta per bulan, maka total biaya yang harus dikeluarkan hampir mencapai Rp 400 juta dalam sebulan hanya untuk satu entitas. Biaya ini belum termasuk bonus tahunan yang diberikan kepada mereka.

Prabowo menekankan, “Dengan langkah likuidasi ini, kita dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.” Ia juga mencurigai bahwa adanya perusahaan yang tidak sehat sering kali digunakan sebagai kedok untuk praktik korupsi di dalam BUMN.

Selanjutnya, Prabowo menambahkan, “Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar, dan itu cara para direksi itu menutupi korupsi mereka.” Pernyataan ini menggambarkan komitmennya untuk melakukan reformasi di BUMN secara menyeluruh.

Konsolidasi BUMN untuk Meningkatkan Efisiensi

Kebijakan bersih-bersih dalam BUMN sebenarnya sudah mulai terlihat setelah rapat terbatas antara Prabowo dan Menteri Investasi serta Kepala Badan Pengelola Investasi. Rapat ini berlangsung di Kertanegara, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi jumlah entitas BUMN yang tidak efisien.

Dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 perusahaan telah terpangkas melalui proses konsolidasi. Target selanjutnya adalah merampingkan jumlah BUMN menjadi sekitar 300 entitas agar lebih mudah dikelola dan lebih efisien.

Langkah ini dianggap sebagai kunci untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan memotong rantai birokrasi yang berbiaya tinggi, yang membebani anggaran negara. Dalam hal ini, konsolidasi BUMN diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kesehatan keuangan negara.

Transformasi ini juga menjadi bagian dari agenda utama pemerintahan Prabowo untuk menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

Tujuan Jangka Panjang dari Pengelolaan BUMN

Upaya penutupan dan konsolidasi BUMN ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab masalah jangka pendek. Melainkan juga untuk menyusun strategi jangka panjang dalam mengelola aset negara dengan lebih baik. Prabowo percaya bahwa BUMN yang sehat dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang kuat.

Melalui pengurangan jumlah perusahaan yang tidak produktif, diharapkan pengelolaan BUMN menjadi lebih fokus dan efektif. Prabowo menargetkan agar setiap entitas BUMN dapat berkontribusi maksimal terhadap perekonomian dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Lebih lanjut, langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Prabowo menekankan perlunya reformasi untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara, demi terciptanya BUMN yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, langkah pemerintah dalam menutup perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak berkinerja baik bukan hanya langkah reaktif. Ini adalah upaya strategis dalam rangka mewujudkan visi ekonomi yang lebih baik, berkelanjutan, dan mandiri.