Kementerian Keuangan Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menunjukkan optimisme yang tinggi dalam mengelola dana negara. Dengan pengelolaan yang lebih efisien, kementerian berkomitmen untuk mengurangi dana menganggur yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia (BI), yang diperkirakan dapat menyentuh angka lebih dari Rp 400 triliun pada pertengahan 2025.
Pemerintah berencana untuk menurunkan angka tersebut hingga Rp 100 triliun. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih aktif dan dinamis di tanah air, yang selama ini terhambat akibat banyaknya dana yang tidak tersalurkan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah memulai proses pemindahan dana langsung ke bank-bank milik negara. Pada 12 September 2025, dana yang telah dipindahkan mencapai Rp 200 triliun, yang diharapkan mampu mendorong efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran.
Strategi untuk Mengurangi Dana Menganggur di Bank Indonesia
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa pemerintah kini memiliki kemampuan untuk lebih aktif dalam mengelola cash flow. Pasar obligasi yang semakin menjanjikan membuat pemerintah memilih untuk tidak menyimpan uang dalam jumlah besar di BI.
“Pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) kini sudah beroperasi dengan baik,” ujar Febrio. Hal ini menunjukkan bahwa pasar sudah cukup likuid, dan bunga yang kompetitif memberikan pilihan menarik untuk investasi.
Namun, Febrio menekankan bahwa pengurangan dana menganggur ini dilakukan dengan kehati-hatian. Kementerian Keuangan akan selalu mengevaluasi kebutuhan kas bulanan untuk memastikan likuiditas tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.
Rencana Jangka Panjang Pemerintah dalam Mengelola Kas
Untuk menjaga keseimbangan antara pengurangan dana menganggur dan kebutuhan operasional, pemerintah berencana melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan kas bulanan. “Jika setelah dievaluasi kebutuhan kas minimal dalam satu bulan tertentu adalah beberapa ratus triliun, kami akan memastikan untuk dapat mengakses pasar kapan pun diperlukan,” tambah Febrio.
Pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menarik dana yang telah dipindahkan ke bank, terutama dalam situasi yang mendesak. Dengan adanya rencana pengelolaan anggaran yang cermat, diharapkan semua kebutuhan anggaran dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kekurangan kas yang signifikan.
“Dana sebesar Rp 200 triliun yang sudah tersimpan di bank ditujukan untuk digunakan sesuai kebutuhan anggaran,” tegas Febrio. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah berusaha mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana negara.
Penerbitan Surat Utang untuk Memenuhi Kebutuhan Anggaran
Pemerintah juga telah menetapkan rencana untuk menerbitkan surat utang atau SBN pada tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp 749,2 triliun. Meski target tersebut masih dapat mengalami perubahan, pemerintah tetap optimis dalam mengelola portofolio utang negara.
“Target penerbitan ini fleksibel dan masih terbuka untuk penyesuaian tergantung kebutuhan. Kami akan terus melakukan pengelolaan mingguan terhadap penerbitan dan inventarisasi cash,” ungkap Febrio.
Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Dengan terus melakukan penyesuaian dan evaluasi, diharapkan perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik.
