Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana pemerintah yang ditempatkan dalam instrumen deposito berjangka mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025. Penempatan dana ini dilakukan di berbagai bank komersial, termasuk kemungkinan di Himpunan Bank Milik Negara.
Purbaya menyatakan kekhawatirannya mengenai penempatan dana pemerintah tersebut. Menurutnya, ada indikasi bahwa jajarannya mungkin terlibat dalam praktik yang tidak transparan terkait keuntungan bunga dari deposito berjangka.
“Saya akan menyelidiki lebih lanjut mengenai dana tersebut,” ujar Purbaya saat menghadiri acara di Hotel JW Luwansa. Ia merasa perlu mengkonfirmasi asal-usul dana yang dikelola agar tidak merugikan pemerintah.
Menelusuri Asal Usul Dana Pemerintah
Purbaya menegaskan pentingnya untuk menyelidiki lebih dalam mengenai asal-usul dana yang ditaruh di deposito. Ia mengaku bahwa saat bertanya kepada stafnya, mereka tidak memiliki jawaban yang memuaskan.
“Ada yang mengatakan tidak tahu, namun saya yakin mereka memiliki informasi lebih,” tambahnya. Hal ini menunjukkan urgensi bagi Purbaya untuk mengklarifikasi kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi.
“Saya ingin memastikan bahwa penempatan dana tidak hanya untuk mendapatkan bunga semata, tetapi juga menguntungkan bagi pemangku kepentingan,” jelasnya.
Risiko Penempatan Dana di Deposito
Purbaya juga menjelaskan bahwa penempatan dana dalam deposito berjangka dapat menjadi kerugian bagi pemerintah. Dengan suku bunga yang lebih rendah dari yang dibayarkan kepada publik, penempatan dana di deposito berpotensi merugikan keuangan negara.
“Ini seperti mengutang, di mana kami memberikan dana untuk memperoleh sedikit bunga,” sebutnya. Purbaya menegaskan bahwa hal ini tidak boleh diteruskan karena membahayakan sistem keuangan.
“Kita harus memastikan bahwa uang yang dikelola memberikan manfaat maksimal,” tambahnya, menunjukkan perhatian serius terhadap pengelolaan dana publik.
Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan
Transparansi merupakan elemen kunci dalam pengelolaan keuangan negara. Purbaya menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik harus bertanggung jawab dan transparan mengenai penggunaan dananya.
Ketika pengelolaan dana tidak jelas, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa terguncang. “Kami harus membangun kembali kepercayaan ini melalui praktek yang baik dan transparan,” jelasnya.
Investigasi yang akan dilakukan diharapkan dapat menyingkap berbagai kebijakan dan praktik pengelolaan dana yang selama ini dipertanyakan. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian bagi masyarakat.
Langkah Selanjutnya dalam Penyelidikan
Purbaya mengungkapkan bahwa tindakan investigasi yang dilakukan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini untuk memahami lebih baik mengenai aliran dana dan praktik yang dilakukan dalam pengelolaan.
“Kami akan mengundang berbagai pihak untuk berdiskusi, termasuk bank yang terlibat,” ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keadaan dana pemerintah.
Dengan cara ini, diharapkan ada langkah perbaikan jika ditemukan kelalaian atau penyimpangan dalam pengelolaan dana. “Ini adalah langkah awal untuk memastikan perbaikan di bidang pengelolaan keuangan,” tambahnya.
