Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Asian Development Bank (ADB) gencar mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan Asia. Upaya ini berfokus pada penguatan pasar obligasi yang bernilai dalam mata uang lokal, memberikan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Acara penting ini diadakan dalam rangka 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 2-4 Februari 2026. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat integrasi pasar obligasi dengan menstandardisasi regulasi dan praktik pasar yang berlaku.
Forum ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan adanya pertemuan ini, harapannya akan muncul komitmen kuat untuk membangun pasar modal yang tidak hanya tangguh, tetapi juga inklusif dan berorientasi masa depan.
Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, menegaskan pentingnya kehadiran berbagai pihak dalam forum ini. Ia menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi cikal bakal penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Retno juga menjelaskan sejumlah inisiatif yang telah diambil oleh OJK dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah penerapan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 yang memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, baik yang berfokus pada lingkungan maupun aspek sosial.
Ini memberi dorongan bagi proyek-proyek yang sejalan dengan standar keberlanjutan internasional, menciptakan harmonisasi di sektor keuangan. Melalui langkah ini, OJK tidak hanya mendukung pasar modal, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor serta masyarakat.
Mendorong Stabilitas Keuangan Melalui Pasar Obligasi Lokal
Pengembangan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal merupakan salah satu fokus utama OJK. Dengan langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko nilai tukar asing dan ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar negeri.
Diversifikasi sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur dan sosial jangka panjang juga menjadi tujuan utama. Selain itu, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dari guncangan eksternal yang tidak terduga.
Data menunjukkan bahwa hingga akhir Desember 2025, nilai obligasi dan sukuk korporasi yang terkait dengan keberlanjutan mencapai angka yang signifikan. Hal ini menjadi indikator positif bagi pertumbuhan pasar berkelanjutan di Indonesia.
Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menambahkan bahwa keuangan berkelanjutan merupakan bagian penting dari strategi pengembangan ekonomi yang inklusif di tanah air. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.
Dalam upaya ini, berbagai inisiatif pembiayaan seperti sukuk dan obligasi tematik diperkenalkan untuk mendukung proyek yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, tantangan tetap ada, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas pendanaan yang membutuhkan kolaborasi lebih lanjut.
Arah Strategi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia mencatat angka di atas rata-rata global, mencapai 70,2. Ini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs di Indonesia berada pada jalur yang tepat dan menggambarkan komitmen bangsa terhadap pembangunan berkelanjutan.
Rencana jangka panjang negara, seperti visi Indonesia Emas 2045, memberikan sinyal positif bagi sektor swasta. Hal ini membuka peluang investasi yang lebih besar di agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.
Dengan penyelenggaraan ABMF Meeting yang dilakukan secara hybrid, diharapkan 200 peserta yang terlibat dapat menyampaikan pandangan serta praktik terbaik dalam pengembangan pasar modal. Pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Pada sesi Indonesia, dengan tema strategis “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth,” diharapkan dapat mengedukasi berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya kolaborasi. Ini akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen pada keuangan berkelanjutan.
Keberhasilan kegiatan ini juga terlihat melalui adanya pertemuan tambahan, yaitu Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF). Dengan melibatkan negara-negara ASEAN+3, forum ini berperan penting dalam mendorong transaksi lintas batas yang efisien.
Inisiatif untuk Transaksi Lintas Batas dan Aset Digital
DBMF akan fokus pada pembahasan terkait aset digital, sebuah topik yang semakin relevan dalam konteks pasar modal saat ini. Sementara itu, CSIF akan menggali studi kasus untuk mendorong transaksi lintas batas, terutama yang berhubungan dengan obligasi pemerintah.
Keberadaan forum-forum ini menunjukkan komitmen negara-negara ASEAN+3 untuk membangun keterkaitan antara bank sentral dan lembaga penyimpanan serta penyelesaian efek terpusat. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi di pasar obligasi kawasan.
Kedua forum ini, bersama dengan ABMF, diharapkan akan mendorong pengembangan infrastruktur keuangan yang lebih kuat di kawasan. Dengan demikian, ini akan memperkuat posisi Indonesia dan negara lainnya dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil baik oleh OJK maupun ADB menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan. Semangat kolaborasi antar negara menjadi landasan bagi pelaksanaan inisiatif yang berdampak positif bagi semua pihak.
