Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan langkah strategis untuk menjaga industri tekstil dalam negeri dari ancaman baju impor ilegal. Dalam konteks ini, dia akan mengenakan bea masuk baru yang bertujuan mencegah maraknya barang ilegal masuk ke pasar lokal.
Pungutan yang dimaksud mencakup bea masuk antidumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Tindakan ini menjadi bagian dari upaya komprehensif pemerintah untuk menangani permasalahan yang mengancam keberlangsungan industri lokal.
“Kami melakukan penataan impor balpres dan pemberlakuan BMAD-BMTP supaya industri lokal dapat terlindungi dengan baik,” ujar Purbaya pada konferensi pers yang dihelat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Langkah Perlindungan untuk Industri Tekstil Domestik
Purbaya menjelaskan bahwa pengenaan bea baru adalah hasil dari pembicaraan mendalam dengan tim ekonominya. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, yang dipimpin oleh Febrio Kacaribu, sedang melakukan penghitungan lebih lanjut mengenai efektivitas BMAD dan BMTP dalam mendukung industri dalam negeri.
Purbaya melaporkan bahwa pada kuartal III 2025, sektor manufaktur Indonesia tumbuh 5,54 persen year on year (yoy), meningkat dari kuartal sebelumnya yang hanya mencatat pertumbuhan 4,43 persen. Angka ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam memperkuat basis industri nasional.
Pentingnya Menjaga Stabilitas bagi Sektor Tembakau
Di samping sektor tekstil, Purbaya juga memberikan perhatian khusus kepada subsektor tembakau. Dia mengungkapkan bahwa tembakau masih mampu tumbuh walaupun menghadapi berbagai tantangan, dengan pertumbuhan tercatat mencapai 3,6 persen yoy.
“Stabilitas di industri tembakau tetap kami perhatikan dengan tidak menaikkan cukai dan memperkuat penegakan hukum terhadap produk ilegal,” ungkapnya. Di era persaingan yang ketat, langkah-langkah ini dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.
Dengan upaya perlindungan yang dilakukan, pemerintah berharap sektor tembakau dapat terus berkontribusi positif terhadap perekonomian. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam industri ini.
Pentingnya Kerjasama Antara Sektor Publik dan Swasta
Purbaya juga menekankan perlunya kerjasama yang erat antara sektor publik dan swasta untuk mengoptimalkan hasil yang diinginkan. Sinergi ini diharapkan dapat memfasilitasi upaya untuk meningkatkan daya saing industri lokal.
“Kami akan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri agar bisa menghasilkan kebijakan yang lebih responsif,” jelasnya. Hubungan yang harmonis ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga para pelaku industri merasa lebih berdaya.
Penting untuk dicatat bahwa langkah ini tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga terhadap perekonomian secara keseluruhan. Melalui kerjasama yang solid, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan yang berkelanjutan.
Menghadapi Tantangan Impor dan Pembangunan Berkelanjutan
Purbaya menekankan bahwa tantangan dari barang impor ilegal merupakan isu yang harus dihadapi dengan serius. Langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk tidak hanya melindungi industri dalam negeri, tetapi juga untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk terus memonitor dan menilai kondisi pasar, agar kebijakan yang diterapkan selalu relevan dengan situasi yang ada,” tambahnya. Dengan pendekatan yang proaktif, diharapkan industri dalam negeri dapat lebih berdaya saing.
Dalam jangka panjang, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi di sektor industri. Ini akan membantu memastikan bahwa industri dalam negeri tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi dinamika global.
