Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan, terutama di wilayah Sumatra. Permohonan ini disampaikan menyusul dampak signifikan yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi pada akhir tahun 2025.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa anggaran ini diperlukan untuk membantu para nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah ikan, yang semuanya terpengaruh oleh bencana. Tiga provinsi di Sumatra yang mengalami dampak besar adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kebutuhan anggaran untuk pemulihan diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun,” jelas Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Ia menekankan pentingnya alokasi dana ini untuk membantu masyarakat yang berpenghidupan dari sektor perikanan.
Bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor telah menghancurkan infrastruktur daring di sektor ini. Kerusakan yang terjadi tidak hanya mempengaruhi nelayan, tetapi juga berdampak besar pada keseluruhan ekosistem kelautan dan perikanan yang ada di wilayah tersebut.
Pengidentifikasian dampak bencana dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, mengungkapkan besarnya skala kerusakan yang terjadi. Sejumlah 39 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut teridentifikasi mengalami kerusakan yang signifikan dalam sektor kelautan dan perikanan.
Trenggono memberikan data yang mengejutkan, mencatat jumlah nelayan yang terdampak mencapai 8.368 orang, dan jumlah pembudidaya ikan sebanyak 27.879 orang. Selain itu, sekitar 1.431 unit usaha pengolahan ikan juga mengalami dampak besar akibat bencana ini.
Dampak Bencana terhadap Infrastruktur Perikanan di Sumatra
Salah satu aspek yang cukup krusial adalah kerusakan pada armada nelayan. Sekitar 3.612 kapal nelayan dilaporkan terkena dampak, baik yang rusak, hilang, maupun kehilangan alat tangkap. Hal ini sangat berpengaruh pada kemampuan nelayan untuk melanjutkan aktivitas mereka.
Tingkat kerusakan infrastruktur juga sangat mencolok, terutama tambak ikan dan kolam budidaya yang tersebar di seluruh wilayah. Diperkirakan sekitar 30.723 hektare tambak dan kolam kehilangan fungsinya akibat bencana ini, dan kerusakannya bervariasi dari ringan hingga berat.
Dampak lanjutan terlihat pada unit pengolahan ikan. Data KKP menyebutkan bahwa 396 unit pengolahan ikan mengalami kerusakan yang merusak bangunan produksi, ruang penyimpanan, dan fasilitas penanganan bahan baku. Kerusakan ini menghambat produksi dan distribusi hasil perikanan.
Menanggapi hal ini, Trenggono menjelaskan bahwa sektor tambak menjadi prioritas utama dalam pemulihan. Karakter kerusakan tambak yang kompleks memerlukan proses pemulihan yang lebih menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara cepat.
“Pemulihan tambak tidak semudah memperbaiki kapal, karena ada banyak aspek yang perlu diperhatikan,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa pemulihan yang baik akan memungkinkan sektor perikanan kembali beroperasi dengan normal.
Strategi Pemulihan Sektor Kelautan dan Perikanan
Dalam upaya pemulihan, KKP telah merancang dua intervensi utama. Intervensi pertama adalah rehabilitasi infrastruktur perikanan yang rusak, seperti dermaga, gedung prasarana, tambak budidaya, dan unit pengolahan ikan.
Intervensi kedua berfokus pada pemberian bantuan untuk sarana usaha perikanan. Ini termasuk pengadaan kapal, mesin, alat tangkap, serta benih dan pakan untuk mendukung aktivitas nelayan dan pembudidaya ikan agar dapat segera kembali berproduksi.
Trenggono mengungkapkan bahwa total estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra sebesar Rp1,71 triliun. Anggaran ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat setelah bencana.
Program pemulihan ini akan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di daerah terdampak. Dalam kerangka tersebut, KKP berkomitmen untuk memastikan pemulihan yang cepat dan efisien.
Keseriusan pemerintah dalam menangani pemulihan sektor perikanan menunjukkan komitmen untuk melindungi mata pencaharian masyarakat yang sangat bergantung pada kelautan. Melalui langkah-langkah yang terencana dan kolaboratif, diharapkan sektor ini dapat bangkit kembali pascabencana.
Pentingnya Dukungan Lintas Sektor dalam Pemulihan
Pemulihan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat krusial dalam menciptakan solusi yang holistik.
Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, terutama dalam proses rehabilitasi dan pemulihan. Sejumlah pelatihan dan program pendidikan diharapkan dapat membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kondisi yang ada.
Keterlibatan masyarakat lokal dalam program pemulihan juga memberikan keuntungan tersendiri, karena mereka lebih memahami kondisi dan kebutuhan setempat. Solusi yang diusulkan dapat lebih relevan dan efektif dengan melibatkan mereka secara langsung.
Dengan merangkul semua pemangku kepentingan, proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Hal ini akan memberikan fondasi yang lebih kuat bagi sektor kelautan dan perikanan di masa depan.
Akhirnya, tantangan yang dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan pascabencana menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama. Hanya dengan pendekatan yang terpadu, pemulihan yang cepat dan berkelanjutan dapat terwujud, membangun kembali harapan bagi masyarakat yang terdampak.
