Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, baru-baru ini memberikan tanggapan terkait penilaian publik yang meragukan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan bahwa meskipun ada kritik yang menyebut program ini sebagai Makan Beracun Gratis, penting untuk tidak melupakan niat baik dari program ini.
Dadan berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam memberikan penilaian. Ia menekankan bahwa MBG adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia, terutama yang berada dalam kondisi kurang mampu.
“Saya meminta agar kita sama-sama menghargai istilah yang digunakan, karena tujuan program ini sangat mulia,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dalam sebuah pernyataan. Ia merasa perlu untuk memperjelas bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang akan terus berlanjut.”
Pontensi Masalah Keracunan dan Tanggapan Pemerintah
Dadan juga menjelaskan bahwa meskipun ada desakan untuk menghentikan program MBG, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkannya. Program ini sangat penting bagi banyak anak yang membutuhkan nutrisi yang seimbang, dan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.
“Kita perlu memberikan hak nutrisi kepada anak-anak. Kita akan melakukan perbaikan agar semua yang diberikan aman dan bebas dari masalah,” lanjutnya. Dadan menjelaskan bahwa program ini diluncurkan dengan maksud baik dan tidak bisa diabaikan hanya karena beberapa insiden.
Sejak peluncuran MBG pada Januari 2025, terjadi sejumlah kasus keracunan yang cukup mempengaruhi reputasi program tersebut. Meski demikian, angka yang tinggi pada kasus tersebut harus diteliti lebih lanjut agar diketahui penyebab dan solusinya.
Data dan Statistik Mengenai Kasus Keracunan
Menurut laporan yang disampaikan, terdapat 6.517 korban keracunan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG. Dadan menyebutkan bahwa sebagian besar kasus terjadi di Pulau Jawa, di mana tingkat kejadian keracunan telah meningkat signifikan.
“Sejak 6 Januari hingga akhir Juli, kasus gangguan pencernaan tercatat sebanyak 24 kejadian. Namun, dari awal Agustus hingga kini, angka tersebut melonjak menjadi 51 kasus,” jelasnya. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang harus diperhatikan dengan serius.
Berdasarkan data, rincian dari total 75 kasus menunjukkan bahwa ada 1.307 korban di wilayah Sumatra, 4.207 di wilayah Jawa, dan 1.003 korban di bagian timur Indonesia. Setiap wilayah perlu mendapat perhatian untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Mekanisme Pemantauan dan Tindakan Pihak Berwenang
Pemerintah berencana meningkatkan mekanisme pemantauan terhadap distribusi dan kualitas makanan yang disuplai dalam program MBG. Dadan menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam memastikan kualitas makanan yang aman dikonsumsi oleh anak-anak.
Proses intervensi gizi perlu dilakukan dengan cara yang sistematis agar tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut. “Kita perlu melakukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh terhadap penyedia makanan,” tegas Dadan.
Pemantauan juga akan melibatkan lebih banyak stakeholder, termasuk institusi kesehatan dan masyarakat, agar keberlangsungan program MBG dapat dirasakan manfaatnya tanpa ada keraguan.
