Pemakzulan Sitti Husniah dan Proses Dipecat sebagai Bupati Gowa

Kementerian Dalam Negeri baru saja memutuskan untuk memberhentikan Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2026. Keputusan ini merupakan respons dari Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan dari DPRD Kabupaten Gowa untuk memakzulkannya setelah sejumlah dugaan pelanggaran mencuat.

Setelah melalui proses perundang-undangan yang cukup panjang, kasus ini akhirnya teregister dengan nomor 1P/UP/2026 dan diputuskan pada 1 Oktober 2026. Pemberhentian ini menandai akhir dari karier politik Sitti Husniah di Kabupaten Gowa, yang sebelumnya penuh dengan kontroversi.

Pemakzulan ini berawal dari tiga dugaan pelanggaran yang dihadapi oleh Sitti Husniah, yang berujung pada investigasi oleh Panitia Khusus DPRD. Salah satu faktor yang sangat mencolok adalah isu perselekungan yang sudah menyita perhatian publik sejak Maret 2026.

Dugaan Pelanggaran yang Mengemuka dalam Kasus Ini

Pertama adalah isu perselingkuhan yang melibatkan Sitti Husniah dengan mantan konsultan politiknya, Muhammad Basri. Kontroversi tersebut memicu aksi unjuk rasa di kalangan masyarakat dan memaksa DPRD untuk mengadakan rapat yang menindaklanjuti kasus ini.

Sebagai respons terhadap berbagai desakan, DPRD membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki lebih jauh. Investigasi ini bahkan melibatkan keterangan suami Sitti Husniah, menunjukkan bahwa isu ini sudah menjadi permasalahan publik yang serius.

Kedua, terkait dugaan korupsi dalam anggaran program pengadaan seragam sekolah gratis dengan total nilai estimasi mencapai Rp16 miliar. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Ketiga, Sitti Husniah juga dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mencabut bantuan beasiswa untuk seorang mahasiswi program doktoral. Dugaan ini menunjukkan betapa rumitnya lingkungan politik di Kabupaten Gowa, di mana tekanan dan kepentingan pribadi sering kali berbenturan.

Pembuktian Kasus dan Proses Hukum yang Berlangsung

Selain dari tiga dugaan tersebut, Sitti Husniah juga terjerat dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkannya sebagai tersangka, yang menunjukkan bahwa proses hukum sangat diharapkan untuk membawa keadilan.

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri mengungkapkan adanya empat dugaan pemerasan yang dilakukan Sitti Husniah. Kasus ini menunjukkan betapa mendesaknya situasi di lapangan, di mana dugaan pemerasan melibatkan banyak pihak, termasuk pengembang perumahan.

Salah satu kasus pemerasan yang paling mencolok adalah permintaan dana CSR dari Indomaret yang di klaim sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru. Ini adalah contoh yang jelas dari penyalahgunaan posisi yang seharusnya tidak terjadi pada seorang pemimpin daerah.

Kasus yang lain menyangkut pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung untuk Perumahan Royal Spring. Dalam hal ini, Sitti Husniah meminta sebuah unit rumah dengan potongan harga yang sangat besar, menunjukkan adanya konspirasi yang lebih besar dalam pengaturan izin-izin di daerah tersebut.

Langkah Selanjutnya dan Dampak Pemberhentian

Menanggapi situasi ini, Kementerian Dalam Negeri sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Mendagri Tito Karnavian telah menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, sebagai penjabat bupati yang baru. Ini adalah langkah penting yang diharapkan dapat mengembalikan stabilitas di pemerintahan daerah.

Tito juga mengarahkan DPRD Kabupaten Gowa untuk segera mengusulkan Darmawangsa Muin sebagai bupati definitif. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dari isu hukum yang ada.

Sitti Husniah sendiri mengakui bahwa ia pasrah terhadap keputusan ini dan memilih untuk fokus pada kehidupan keluarganya. Pengakuan ini menunjukkan keinginan untuk menjauh dari tekanan publik dan fokus pada aspek pribadi hidupnya setelah masa jabatan yang penuh kontroversi.

Dampak dari pemberhentian Sitti Husniah sudah terasa di kalangan masyarakat Kabupaten Gowa. Banyak yang berharap bahwa dengan kepemimpinan baru diharapkan akan ada transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan daerah.