Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bersama Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta merumuskan strategi penguatan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian sering terjadi.
Setelah meninjau kejadian di Kubu Raya, Kalimantan Barat, kedua tokoh tersebut langsung memimpin rapat di Posko Aju Penanganan Karhutla Kalteng, yang berlokasi dekat Bandara Tjilik Riwut. Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dari berbagai tingkat, baik pusat maupun daerah.
Pada rapat tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib, memberi laporan terkait data terkini penanganan karhutla. Ia menyatakan bahwa dari 1 Januari hingga 22 Agustus 2026, terdapat 19.992 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah tersebut.
Kondisi Karhutla di Kalimantan Tengah
Selama periode yang sama, tercatat 1.639 kejadian kebakaran hutan dengan luas lahan yang terkena dampak mencapai 4.499,21 hektare. Data tersebut merupakan hasil pengumpulan harian dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Pusdalops Satgas Karhutla.
Toyib juga mencatat bahwa menurut analisis satelit dari Kementerian Kehutanan, luas kebakaran di Kalteng mencapai 7.634,46 hektare. Hal ini menempatkan provinsi tersebut di urutan kesembilan secara nasional dalam kejadian karhutla.
Karena meningkatnya jumlah hotspot, 13 kabupaten/kota di wilayah Kalteng telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla. Keputusan ini diambil sebagai langkah proaktif untuk mengantisipasi skenario terburuk yang mungkin terjadi.
Upaya Penanganan di Lapangan
Pemadaman kebakaran melibatkan sekitar 10.700 personel dari berbagai instansi dan masyarakat. Unsur yang terlibat antara lain BPBD, Dinas Kehutanan, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta informasi mengenai perlunya dukungan tambahan untuk operasi pemadaman. Toyib mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada empat helikopter yang beroperasi untuk water bombing, sementara tambahan unit masih dibutuhkan.
Prabowo pun menanggapi dengan segera menanyakan jumlah pompa air yang dibutuhkan untuk efisiensi pemadaman darat. Toyib menjawab bahwa Kalteng masih memerlukan antara 100 hingga 200 unit pompa tambahan untuk memperkuat usaha pemadaman tersebut.
Tindak Lanjut dan Komunikasi Strategis
Setelah mendengar laporan, Prabowo mengambil langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan yang ditanyakan. Melalui sambungan telepon selama rapat, ia berusaha untuk memastikan pengadaan personel dan peralatan tambahan dapat segera terwujud.
Kepemimpinan Prabowo dalam situasi ini menggambarkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani masalah karhutla. Dalam setiap langkah, terlihat upaya untuk mempercepat pengendalian terhadap bencana yang sangat merugikan banyak pihak ini.
Dengan koordinasi yang baik antar instansi dan dukungan penuh dari pemerintah, diharapkan penanganan karhutla ke depan dapat lebih efektif dan mengurangi dampak kerusakan lahan serta lingkungan.
