Pendirian kasino pertama di Indonesia menjadi bagian dari sejarah kontroversial yang terjadi di Jakarta. Dikenal sebagai pusat judi, lokasi ini bukan hanya merubah tata cara perjudian di Indonesia tetapi juga membawa dampak signifikan pada ekonomi lokal. Pendapatan yang dihasilkan dari kasino ini mencapai angka yang mencengangkan, mencapai Rp 200 miliar saat baru dibuka.
Keputusan untuk mendirikan kasino ini lahir dari situasi sulit yang dihadapi oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Pada tahun 1967, Jakarta memerlukan dana tambahan untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur yang tertunda akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Menemukan jalan keluar dari masalah ini, Ali Sadikin memutuskan untuk melegalkan perjudian sebagai cara untuk meningkatkan anggaran tersebut. Kebijakan ini ditujukan agar perjudian dapat dilakukan secara terbuka dan teratur, diharapkan dapat mengalirkan dana segar bagi pemerintah daerah.
Sejarah Pendirian Kasino di Jakarta dan Dampaknya
Pendirian kasino pertama ini dilakukan pada 21 September 1967 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Ketika kasino ini dibuka, harapan untuk mendapatkan dana tambahan dari perjudian sangat tinggi, meskipun pada dasarnya legalisasi ini diharapkan dapat mengurangi praktik perjudian ilegal yang merugikan masyarakat.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memanfaatkan potensi besar yang ada di sektor perjudian, melokalisasi aktivitas tersebut ke satu kawasan tertentu untuk memudahkan pengawasan. Sayangnya, meski keuntungan dari judi ilegal tercatat mencapai Rp 300 juta setiap tahunnya, sebagian besar dana tersebut tidak mengalir ke pemerintah.
Ketentuan yang menyebutkan bahwa perjudian hanya diperuntukkan bagi warga negara China atau keturunan China di Indonesia menimbulkan berbagai protes. Masyarakat umum dilarang untuk ikut bertaruh, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat yang merasa diabaikan.
Keberhasilan Kasino dalam Memberikan Pemasukan bagi Pemerintah Daerah
Setelah dibuka, kasino tersebut dengan cepat menarik banyak pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Data yang diungkapkan media menunjukkan bahwa ratusan orang datang dari kota-kota seperti Medan, Pontianak, dan Makassar untuk mencoba peruntungan di kasino tersebut.
Dengan adanya aliran pengunjung yang tinggi, pendapatan yang diperoleh kasino berhasil menyuplai pajak signifikan ke pemerintah, mencapai Rp 25 juta setiap bulan. Konversi nilai ini ke dalam satuan yang lebih modern menunjukkan betapa besar efek ekonomi yang dihasilkan dari kasino ini.
Faktanya, dalam situasi yang sepadan dengan sekarang, uang Rp 25 juta dapat diartikan setara dengan Rp 200 miliar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta mendapatkan keuntungan bulanan yang sangat besar dari legalisasi perjudian.
Investasi Hasil Judi untuk Pembangunan Jakarta
Sejalan dengan pendapatan yang terus mengalir, Ali Sadikin memanfaatkan dana hasil perjudian untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Dengan alokasi yang tepat, dana tersebut digunakan untuk membangun jembatan, rumah sakit, dan sekolah, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
Selama delapan tahun kasino beroperasi, anggaran pemerintah daerah dari sebelumnya hanya puluhan juta meningkat pesat menjadi Rp 122 miliar pada 1977. Hal ini menunjukkan betapa signifikan peran kasino dalam mendorong transformasi Jakarta menjadi kota yang lebih modern.
Namun, situasi ini tidak bertahan selamanya. Pada tahun 1974, pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah tegas dengan melarang segala bentuk perjudian di Indonesia melalui undang-undang. Larangan ini menandai berakhirnya era kasino dan memunculkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat.
