Ricuh di Sekolah Islam Pamulang, UIN Jakarta Beri Penjelasan

Perseteruan mengenai pengelolaan yayasan pendidikan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) semakin memanas. Insiden saling dorong yang melibatkan kedua belah pihak di Sekolah Islam Pembangunan (TK-SD), Pamulang, Tangerang Selatan, menyebabkan banyak perhatian publik dan menjadi viral di media sosial.

Wakil Rektor II UIN Jakarta, Imam Subchi, menyatakan bahwa kejadian tersebut seharusnya dapat dihindari. Ia menegaskan bahwa kedatangan rombongan UIN bertujuan untuk melakukan visitasi dan sosialisasi terkait perubahan kepengurusan yayasan yang menaungi beberapa satuan pendidikan di daerah tersebut.

Imam menjelaskan bahwa pengelolaan yayasan telah sah secara hukum dan terdaftar dalam Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ia berharap semua pihak dapat memahami keseluruhan situasi dan tidak terjebak dalam konflik yang tidak perlu.

Proses Hukum yang Mengikat dalam Pengelolaan Yayasan

Perubahan yang tercatat pada 13 Mei lalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, status yayasan yang menyelenggarakan lembaga pendidikan itu sah berada di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini tentu mengundang berbagai reaksi, baik dari pihak yayasan maupun masyarakat umum.

UIN menegaskan bahwa semua aset dan tanah di lingkungan sekolah adalah Barang Milik Negara (BMN). Sertifikat resmi serta pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) menjadi dasar kuat bagi klaim kepemilikan tersebut.

Imam juga mencatat pentingnya peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kejelasan status aset. Sayangnya, kehadiran mereka justru dihadang oleh pihak-pihak yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas aset-aset yang sedang dipermasalahkan.

Respons Terhadap Pengamanan Aset Negara oleh UIN Jakarta

UIN Jakarta memandang pengamanan aset bukan hanya persoalan administratif. Langkah ini diambil sebagai tanggung jawab institusi untuk menjaga aset negara yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Pengabaian terhadap aset ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk kemungkinan temuan dari lembaga pengawas.

Imam pun menegaskan bahwa tindakan mereka dilandasi oleh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Mereka berkomitmen untuk terus melakukan pengamanan aset negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, kuasa hukum UIN, Alwanih, menjelaskan bahwa yayasan-yayasan yang mengelola satuan pendidikan tersebut telah memiliki keterikatan kelembagaan dengan pemerintah. Perubahan kepengurusan yayasan sudah mendapatkan pengesahan resmi dan komitmen untuk menjalankan fungsi organisasi dengan benar.

Klaim dan Tanggapan dari Yayasan Syarif Hidayatullah

Pihak Yayasan Syarif Hidayatullah juga tidak tinggal diam. Mereka menanggapi klaim UIN Jakarta dengan menyebut bahwa penyerbuan yang dilakukan oleh pihak UIN merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan berpotensi menciptakan trauma bagi siswa. Pengarahan dan penyerbuan ini dilakukan saat anak-anak sedang belajar, yang jelas menambah dampak psikologis.

Perwakilan YSH, Andi, mengungkapkan bahwa tindakan ini adalah penyerbuan kedua kalinya setelah sebelumnya Madrasah Pembangunan juga diambil alih secara paksa. Ia menegaskan bahwa YSH akan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada siswa meskipun dalam situasi yang sulit ini.

Situasi ini semakin memburuk ketika Andi meminta UIN Jakarta untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, tindakan ini mencoreng citra pendidikan di Sekolah Islam Pembangunan dan memberikan dampak negatif bagi anak-anak dan tenaga pendidik.

Dalam konteks pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak, terjadinya ketegangan dan konflik semacam ini jelas menjadi sorotan. Setiap tindakan yang diambil oleh lembaga pendidikan haruslah mengedepankan nilai-nilai edukasi, kedamaian, dan menghormati proses hukum yang ada.

Konflik ini menunjukkan bagaimana pengelolaan aset dan lembaga pendidikan dapat menarik perhatian publik dan menciptakan dampak yang meluas. Seharusnya, semua pihak berupaya untuk mencari solusi yang lebih damai dan konstruktif atas permasalahan yang ada.

Melalui dialog terbuka dan pendekatan yang lebih humanis, diharapkan semua pihak dapat bergerak menuju resolusi yang baik, bukan hanya untuk kepentingan organisasi tetapi juga untuk masa depan anak-anak yang menjadi tanggung jawab bersama.