Top
IC Consultant / Artikel  / Memanfaatkan Insentif Pajak di Tengah Pandemi

Memanfaatkan Insentif Pajak di Tengah Pandemi

Memanfaatkan Insentif Pajak di Tengah Pandemi

Pertumbuhan wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang meningkat setiap harinya sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya pada aspek keuangan. Wabah ini membuat banyak individu mengalami pengurangan pendapatan yang drastis bahkan hingga hilang pekerjaan. Sehingga, jika terus dibiarkan secara keseluruhan, maka Negara berangsur-angsur akan mengalami krisis keuangan hingga berdampak resesi ekonomi.

Untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang salah satunya ialah PMK 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan memberi insentif pajak bagi pegawai maupun pengusaha. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjaga kestabilan perekonomian Negara dan membantu masyarakat yang terkena dampak negatif dari wabah tersebut. Sebagai seorang pegawai atau pengusaha, ada beberapa jenis insentif pajak yang dapat Anda manfaatkan untuk membantu keuangan serta usaha Anda menjadi lebih baik. Berikut ini beberapa jenis insentif pajak yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk membantu para pegawai atau pengusaha.

  1. PPh Pasal 21
    • Insentif yang diberikan berupa penanggungan pajak penghasilan pegawai oleh pemerintah (DTP).
    • Penerima insentif PPh Pasal 21 DTP ini ialah pegawai yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu (KLU), perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di Kawasan Berikat.
    • Penghasilan pegawai yang PPh-nya ditanggung pemerintah ini dibatasi nilainya tidak lebih dari Rp 200 juta setahun, harus memiliki NPWP dan hanya untuk masa pajak April hingga Desember 2020.
    • Sedangkan untuk pertanggung jawabannya yang berupa laporan realisasi PPh pasal 21 DTP, paling lambat dilaporkan tanggal 20 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  2. PPh Pasal 22 Impor
    • Insentif yang diberikan berupa pembebasan pembayaran pajak.
    • Penerima insentif ini ialah wajib pajak yang melakukan aktivitas impor yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu (KLU), perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, atau perusahaan di kawasan berikat.
    • Para wajib pajak akan diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor selama enam bulan. Dan diberikan jangka waktu pajak sejak SKB terbit hingga 31 Desember 2020.
    • Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak.
  3. PPh UMKM Final
    • Insentif yang diberikan yaitu wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak.
    • Penerima insentif ini diperuntukan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final 0,5% berdasarkan PP No. 23 tahun 2018.
    • Wajib Pajak berhak mendapatkan insentif sepanjang menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP-nya setiap masa pajak paling lambat di tanggal 20 bulan berikutnya.
    • Insentif ini memiliki jangka waktu sejak masa pajak April 2020 hingga Desember 2020.
  4. PPh Pasal 25
    • Insentif yang diberikan yaitu wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan 50% dari angsuran PPh Pasal 25.
    • Penerima insentif ini yaitu wajib pajak yang melakukan usaha di 1.013 bidang industri tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, atau perusahaan di kawasan berikat.
    • Wajib pajak mempunyai jangka waktu sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan hingga masa pajak Desember 2020.
    • Jika sebelumnya telah terlanjur memakai peraturan PMK 86/2020 (pengurangan 30%) maka mengacu pada ketentuan SE-43/PJ/2020, wajib pajak dapat mengajukan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 tersebut. Pemindahbukuan dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK 242/2014.
  5. Percepatan Restitusi PPN
    • Insentif yang diberikan berupa percepatan restitusi dari PPN.
    • Penerima insentif ini yaitu Wajib pajak yang melakukan usaha di 716 bidang industri tertentu (KLU), perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, atau perusahaan di kawasan berikat dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.
    • Untuk mendapat fasilitas ini, PKP harus menyampaikan SPT masa PPN dengan mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi PKP berisiko rendah pada SPT paling lambat pada 31 Januari 2021.
    • Jangka waktu yang diberikan ialah dari masa pajak April hingga masa pajak Desember 2020, dan pertanggung jawabannnya dilakukan dengan mengikuti prosedur pengembalian pendahuluan existing.
  6. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
    • Insentif PPh Final Jasa Konstruksi berupa PPh final Jasa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung Pemerintah sejak Tanggal 14 Agustus sd Masa Desember 2020.
    • Pemotong Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah (DTP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
    • Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI tidak melakukan pemotongan PPh final.
    • PPh final ditanggung Pemerintah (DTP) ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.