Perlakuan Pajak atas Bunga Pinjaman dan Perubahan atas Tarif Barunya

  • Date
  • Posted by
    admin
  • Comments
    0

Perlakuan Pajak atas Bunga Pinjaman

dan Perubahan atas Tarif Barunya

Selain suntikan dana dari pemiliknya, dalam melangsungkan kegiatan usahanya perusahaan seringkali melakukan pinjaman ke pihak lain untuk memenuhi segala keperluannya. Caranya yaitu dengan menarik hutang dari perusahaan lain atau berhutang persediaan dengan pihak pemasok persediaan. Sebagai konsekuensi dari hutang tersebut, perusahaan memiliki kewajiban atas beban bunga yang harus ia bayarkan. Bunga tersebut ialah sebagai suatu imbalan kepada pemberi hutang yang telah meminjamkan uangnya kepada perusahaan.

Pasal 4 ayat 1 huruf f UU No. 36 tahun 2008 mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang di antaranya ialah bunga.

Arti dari bunga pinjaman sendiri adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjamkan. Selain itu, bunga pinjaman juga terbagi menjadi beberapa jenis bunga yang dimana tiap jenis tersebut memiliki perlakuan yang berbeda-beda atas pajaknya.

  1. Saat Terutang

Saat terutangnya pajak atas bunga pinjaman adalah ketika pembayaran serta jatuh tempo pembayaran, sehingga kewajiban dalam melakukan pembayaran harus berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut dilakukan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis yang sesuai dengan kontrak atau perjanjian serta fakturnya.

  1. Jenis-Jenis Bunga Pinjaman dan Perlakuan Pajaknya

    a. PPh 23 atas Bunga Pinjaman

Menurut isi dari PPh pasal 23, penghasilan yang menjadi objek pajak PPh pasal 23 ialah bunga pinjaman termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

Pinjaman ini berlaku untuk pinjaman dari wajib pajak badan ke badan ataupun dari wajib pajak pribadi ke orang pribadi, selain dari pajak atas bunga pinjaman kepada bank. Sedangkan, untuk tarif PPh Pasal 23 ialah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas bunganya.

    1. PPh Pasal 4 Ayat 2 (final) atas Bunga

    Yang menjadi objek pajak pada pasal ini ialah penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sedangkan, untuk tarifnya yaitu :

        1. Sebesar 15% (lima belas persen) untuk bunga dari obligasi dengan kupon
        2. Sebesar 15% (lima belas persen) untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga
        3. Sebesar 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 bagi bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
        4. Sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

      1. PPh Pasal 26 atas Bunga Pinjaman

      Yang menjadi objek pajak pada pasal ini ialah penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan, untuk tarifnya mengalami perubahan yaitu dari sebesar 20% menjadi sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan pengindahan pajak berganda. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. PP 9/2021 ini sudah mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021 kemarin.

      Selain itu, terdapat beberapa ketentuan atau syarat bagi bunga obligasi yang mendapatkan fasilitas penurunan PPh tersebut. Ketentuannya diantara lain :

          1. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi.
          2. Diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
          3. Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

      Ketentuan Tambahan : Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan 100% lebih tinggi dari ketentuan.

      1. Bukan Objek Pajak Bunga Pinjaman

      Selain penghasilan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga penghasilan yang mendapat pengecualian atas objek pajak bunga pinjaman yaitu :

      1. Dalam penghasilan bunga yang dibayar terutang kepada bank, tidak dapat dipotong oleh PPh Pasal 23, tetapi pemotongan tersebut melalui pemotongan pembayaran PPh Pasal 25 dalam melunasi pajak penghasilannya.
      2. Bunga sewa yang sudah dibayarkan atas terutang sewa guna usaha dengan hak opsinya, maka pelunasan pajak usaha sewa tersebut dengan pembayaran pajak penghasilan pasal 25.

      Contoh Kasus

      1. PPh 23 atas Bunga Pinjaman
      1. PT. Makmur memiliki suatu perjanjian hutang dengan PT. Sejahtera. Setelah 6 bulan, PT. Makmur akan membayar bunga pinjaman dari hutang tersebut kepada PT. Sejahtera sebesar Rp. 100 juta. Baik PT. Makmur dan PT. Sejahtera sama-sama sudah memiliki NPWP.

      Jawab :

      Pajak Terutang         = 15 % x Rp. 100.000.000

                             = Rp. 15.000.0000

      Maka dari itu, PT. Makmur akan memotong PPh pasal 23 atas bunga sebesar Rp. 15 juta. Namun jika PT. Makmur belum mempunyai NPWP, maka tidak ada pemotongan PPh 23 atas bunga tersebut. Sehingga penghasilan atas bunga bagi PT. Sejahtera dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badannya juga akan dikenakan tarif Pasal 17 atas ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

      1. PT. Maju Jaya memiliki suatu perjanjian hutang dengan seorang pengusaha, yaitu Pak Roni. Setelah 1 tahun,  PT. Maju Jaya akan membayar bunga pinjamannya kepada Pak Roni sebesar Rp. 80 juta. Baik PT. Maju Jaya dan Pak Roni sama-sama sudah memiliki NPWP.

      Jawab :

      Pajak Terutang         = 15 % x Rp. 80.000.000

                             = Rp. 12.000.0000

      Maka dari itu, PT. Maju Jaya akan memotong PPh 23 atas bunga sebesar Rp. 12 juta. Jika Pak Roni tidak memiliki NPWP maka PPh 23 atas bunga akan naik sebesar 100%. Akan tetapi jika sebaliknya Pak Roni membayar bunga pinjaman kepada PT. Maju Jaya dan tidak memiliki NPWP, maka pembayaran atas bunga tersebut tidak dipotong PPh 23 atas bunga pinjaman.

      1. PPh Pasal 4 Ayat 2 (final) atas Bunga

      Pada tanggal 1 Januari 2021, PT. Indojaya menerbitkan obligasi dengan kupon sebagai berikut :

      • Nilai nominal Rp 15.000.000 per lembar.
      • Jangka waktu obligasi 5 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Januari 2025).
      • Bunga tetap sebesar 10% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
      • Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

      PT. Sejahtera (investor) pada saat penerbitan perdana membeli 20 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (at discount), yaitu sebesar Rp 12.000.000 per lembar

      Jawab :

      • Bunga                    = (10% x Rp 15.000.000,00) x 20
                                 = Rp 30.000.000
      • PPh final                = 15% x Rp 30.000.000

                                  = Rp 4.500.000

      1. PPh Pasal 26 atas Bunga Pinjaman

      PT. Makmur memiliki hutang dengan pihak bank luar negeri. Tahun ini,  PT. Makmur harus membayar bunga pinjaman kepada bank tersebut sebesar Rp 400 juta, dan sesuai dengan perjanjian pajak penghasilannya yang ditanggung oleh badan tersebut.

      Jawab :

      •  DPP PPh Pasal 26        = Rp 400.000.000 x 100/90

                                 = Rp 444.444.444

      •  Pajak terutang          = 10% x Rp 444.444.444

                                 = Rp 44.444.444

      Jumlah biaya bunga yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PT. Makmur adalah sebesar Rp 444.444.444. Perhitungan ini didapat dari pinjaman sebesar Rp 400.000.000 + PPh terutang Rp 44.444.444.

      Share this Post:

      Comments0