Istri Punya NPWP Sendiri, Perlu Lapor SPT Tahunan?

  • Date
  • Posted by
    admin
  • Comments
    0

Setiap warga negara yang bekerja atau melakukan usaha dan memiliki penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka ini disebut Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Setiap 1 tahun sekali, Anda wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi.

Bahkan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pribadi ini pun sangat mudah serta cepat dan praktis untuk dilakukan. Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi cukup dilakukan secara online melalui e-Filing (electronic filing).

Pelaporan SPT Pajak Pribadi ini harus disampaikan setiap tahunnya dengan batas waktu terakhir paling lambat per 31 Maret. Nah, sebelum batas waktu pelaporan habis, segera laporkan SPT Pajak Pribadi dan hindari terkena denda di kemudian hari.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (PP 74/2011) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, diatur bahwa wanita kawin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri apabila telah memiliki NPWP, di mana salah satu kewajiban perpajakan dimaksud adalah menyampaikan SPT Tahunan.

Untuk mengetahui jenis SPT Tahunan yang dilaporkan dan bagaimana perhitungan atas pajaknya, Wajib pajak dapat mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 yang telah diubah beberapa kali yaitu dengan PER-26/PJ/2013PER-19/PJ/2014PER-36/PJ/2015, dan terakhir dengan PER-30/PJ/2017.

Dalam Lampiran IV PER 36/2015, disebutkan bahwa besarnya pajak penghasilan (PPh) yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dengan status perpajakan MT (Memilih Terpisah/dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri) adalah PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Berdasarkan informasi dengan ilustrasi Suami memiliki penghasilan 250 juta dan istri 50 juta diketahui jumlah penghasilan neto Suami dan istri adalah Rp 300 juta. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PER 36/2015, SPT yang harus dilaporkan Suami dan istri adalah 1770S, mengingat besaran penghasilannya melebihi Rp60 juta dalam setahun.

Adapun perhitungan masing-masing pajak yang terutang mengacu pada Lampiran IV PER 36/2015, yang dilakukan dengan cara membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri sebagai berikut:

Lembar Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak yang Kawin dengan Status Perpajakan Memilih Terpisah (MT)

No

Uraian

Penghasilan Neto Suami

Penghasilan Neto  Istri

A

Penghasilan Netto

 

 

 

  1. Penghasilan Netto Dalam Negeri dari usaha atau pekerjaan Bebas

 

 

 

 

  1. Penghasilan Netto Dalam Negeri Sehubungan pekerjaan.

250.000.000

 

50.000.000

 

  1. Penghasilan netto dalam negeri lainnya.

 

 

 

  1. Penghasilan netto Luar negeri.

 

 

 

  1. Zakat/sumbangan keagamaan yangbersifat wajib

 

 

 

  1. Jumlah(1+2+3+4-5)

250.000.000

50.000.000

 

  1. Kompensasi Kerugiaan

 

 

 

  1. Jumlah Penghasilan Netto (6-7)

 

250.000.000

50.000.000

 

No

Uraian

Nilai

B

Jumlah Penghasilan Suami & Istri

300.000.000

C

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( K/I/0 )

112.500.000

D

Penghasilan Kena Pajak (C-D)

187.500.000

E

Pajak Terutang ( Gabungan)

 

 

  1. 5% x 50.000.000

2.500.000

 

 

  1. 15% x 137.500.000

20.625.000

 

 

Jumlah Pajak Terutang Gabungan

 

23.125.000

F

Pajak Terutang Suami

 

 

 

(250.000.000/300.000.000)x23.125.000

 

19.270.833

G

Pajak Terutang Istri

 

 

 

(50.000.000/300.000.000)x23.125.000

 

3.854.167

 

 

 

 

 

Sebagai informasi, Pasal 3A ayat (2) PER-30/PJ/2017 menegaskan suami dan istri dengan status perpajakan MT wajib membuat dan melampirkan penghitungan PPh yang terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri seperti perhitungan di atas. SPT 1770S tersebut juga wajib disertai dengan lampiran-lampiran lainnya yang telah ditentukan dalam Lampiran II PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

 

Share this Post:

Comments0