Top
IC Consultant / Artikel  / Peruntukan Membuat Faktur Pajak Sederhana

Peruntukan Membuat Faktur Pajak Sederhana

Selaras dengan butir hukum yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana, jenis faktur pajak yang satu ini tidak diperuntukan kepada semua PKP. Berikut dua syarat utama agar PKP boleh mengeluarkan faktur pajak sederhana:

  1. Penyerahan BKP/JKP dilakukan secara langsung, dalam hal ini, berarti langsung ditujukan kepada konsumen akhir.
  2. Identitas pembeli BKP/JKP harus dirahasiakan atau tidak boleh diketahui identitasnya secara lengkap dan terperinci.

Disamping itu, peruntukan pembuatan faktur pajak sederhana ini kemudian diperkuat oleh butir hukum yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembendaharaan dalam PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Tujuan & Fungsi Faktur Pajak Sederhana

Meski saat ini PKP diwajibkan membuat faktur pajak melalui e-Faktur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memperbolehkan pedagang eceran membuat faktur pajak sederhana.

Tujuan DJP yang memperbolehkan hal ini antara lain untuk memudahkan para PKP eceran dalam menuntaskan wajib pajaknya kepada negara. Sebab, DJP memahami bahwa PKP eceran akan mengalami kendala dan kesulitan jika mendapatkan perlakuan ketentuan penyusunan faktur pajak yang sama dengan PKP besar.

Sehingga, para PKP eceran atau pelaku bisnis kecil bisa dengan mudah membuat laporan pajak. Selain itu, bisa terbilang bahwa PKP eceran atau pelaku bisnis kecil pertumbuhannya begitu pesat, sehingga hal yang satu ini tentu akan mempermudah mereka dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Jenis-Jenis Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana terdiri dari beberapa jenis dokumen yang peruntukan fungsinya disetarakan dengan faktur pajak yang sah secara hukum pada umumnya. Berikut ini jenis dokumen yang peruntukan fungsinya disamakan dengan faktur pajak yang sah secara hukum:

  1. Bon kontan.
  2. Faktur penjualan atau invoice.
  3. Segi cash register.
  4. Karcis.
  5. Kuitansi.
  6. Tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis (contoh: nota).

Sehingga jika PKP kecil atau eceran melaporkan invoice, jika transaksi jelas dan lawan transaksi juga jelas, maka PKP kecil atau eceran tersebut sudah dianggap membuat faktur pajak sederhana yang sah di mata hukum. Bahkan, struk yang dikeluarkan juga dapat difungsikan sebagai faktur pajak yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Disamping itu, hal yang harus Anda pahami adalah faktur pajak sederhana tidaklah harus dibuat melalui aplikasi e-Faktur. Sehingga bisa dikatakan bahwa pembuatan faktur pajak sederhana menggunakan e-Faktur hanyalah bersifat opsional dan tidak diwajibkan.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.