Top
IC Consultant / Artikel  / Mengenal PPN – Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Mengenal PPN – Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Landasan dasar hukum yang menjadi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut.

  • Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah dengan hitungan 10% atau sepuluh persen.
  • Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bisa dikenakan pada hitungan tarif 0% atau nol persen, dengan syarat khusus. Syarat khusus tersebut adalah kategori; ekspor barang kena pajak berwujud; ekspor barang kena pajak tidak berwujud; serta ekspor jasa kena pajak.
  • Bila merujuk pada Undang-Undang tersebut, ayat satu menjelaskan tarif pajak bisa berubah ke hitungan terendah yaitu 5% dan batas maksimalnya adalah 15%. Syarat berlaku dan ketentuannya harus disesuaikan dengan aturan pemerintah.

Pihak pelapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekaligus menjadi penyetor adalah Pengusaha Kena Pajak atau PKP

Pembeli tidak berkewajiban untuk melapor dan menyetor pajak. Mereka hanya dikenakan pajak sebagai pihak yang membayar. Beda lagi untuk urusan melapor dan menyetor pajak ke negara, di mana harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan penyetor sekaligus pelapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana pajak yang ia setorkan berasal dari pembeli. Waktu penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai juga sudah diatur. Tenggat waktu paling lama untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah tanggal terakhir setiap bulan dalam satu tahun. Pengusaha Kena Pajak harus paham dan tidak melanggar tenggat waktu tersebut karena dapat berisiko merusak mekanisme perhitungan pajak.

Apakah setiap orang yang berjualan termasuk dalam kelompok Pengusaha Kena Pajak? Ternyata belum tentu jawabannya adalah “iya”. Direktorat Jenderal Pajak memilah pihak mana yang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar pajak, dan pihak yang tidak. Aturan pemilahan pihak mana yang berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai dan tidak, tertuang dalam ketentuan PMK No. 197/PMK.03/2013. Aturan itu mengungkapkan, bila sebuah perusahaan atau pengusaha mencapai nilai transaksi penjualan sebesar 4,8 miliar atau lebih dalam kurun waktu satu tahun, maka ia wajib ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jadi tidak semua pengusaha mendapatkan status Pengusaha Kena Pajak. Negara juga melihat dan menilai performa bisnis perusahaan atau pengusaha. Apabila dalam periode satu tahun, nilai transaksi bisnis sebuah perusahaan atau seorang pengusaha kurang dari 4,8 miliar, maka status sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat dicabut lewat permohonan pengusaha atau perusahaan tersebut.

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Lalu bagaimana proses kelanjutan kalau seorang pengusaha atau sebuah penyetoran mendapatkan pengukuhan status sebagai Pengusaha Kena Pajak? Status tersebut secara otomatis membuat perusahaan atau pengusaha tersebut berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maksimal setiap tanggal terakhir tiap bulan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai juga diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, menjadi dua bagian yaitu Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Apakah yang dimaksud dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan? Mari kita bahas perbedaan apa yang mendasari keduanya. Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung dan dibayarkan ketika Pengusaha Kena Pajak berhasil menjual produk atau jasa. Berbeda dengan Pajak Masukan di mana Pengusaha Kena Pajak dipungut Pajak Pertambahan Nilai ketika dia membeli, mendapatkan, atau memproduksi dagangan.

Mari meringkas pemahaman tentang Pajak Pertambahan Nilai

Uraian panjang pada artikel ini dapat kita ringkas sampai pada kesimpulan berikut.

  • Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh pembeli, namun disetor dan dilaporkan oleh penjual.
  • Tenggat akhir pembayaran adalah tanggal terakhir setiap bulan.
  • Faktur pajak elektronik wajib digunakan PKP sebagai prasayarat pelaporan SPT Masa PPN.
  • Pajak Masukan dipungut ketika PKP membeli atau memproduksi produknya.
  • Pajak Keluaran diambil sewaktu PKP berhasil menjual produknya.
  • Besaran PPN normal adalah 10% dari nilai jual barang. Hitungan tersebut dapat menjadi lebih besar atau kecil, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.