Top
IC Consultant / Artikel  / Mengenal Pajak Usaha Industri Rumahan

Mengenal Pajak Usaha Industri Rumahan

Tidak bisa dipungkiri banyak industri rumahan di Indonesia yang tidak terlalu tau dengan pajak, oleh karena itu sebenarnya penting sekali untuk mereka para pelaku usaha industri rumahan mengenal pajak, hal tersebut menjadikan pentingnya mengetahui Pajak Usaha Industri Rumahan.

Kewajiban pajak, pada dasarnya dimiliki setiap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat administratif pelaksanaan kewajiban tersebut. Bahkan jika pada satu titik wajib pajak tidak memiliki kemampuan penambahan nilai ekonomi, maka wajib pajak tersebut masih memiliki kewajiban lapor SPT Nihil. Apalagi jika wajib pajak melaksanakan kegiatan bisnis yang bertujuan menambah nilai ekonomi.

Pada konteks ini, industri rumahan yang dimiliki pelaku umkm masuk dalam kategori industri mikro karena beberapa hal. Jelas, industri digolongkan menurut jumlah pendapatan bruto setiap tahunnya.

Golongan industri mikro adalah golongan yang memiliki pendapatan di bawah omzet penjualan tahunan, yaitu Rp. 4.800.000.000 per tahun. Oleh karena itu, tarif pajak penghasilan industri rumahan tidak akan sebesar tarif pajak usaha industri yang memiliki level lebih tinggi.

Pajak Usaha Industri Rumahan dari Pendapatan Kotor
Industri mikro ini perlu terus didorong perkembangannya agar dapat tumbuh jadi industri yang besar. Karena pendapatan, sistem kerja, dan susunan organisasi yang belum formal dan matang, industri ini mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Ini adalah sebuah bentuk dukungan dari pemerintah dalam pengembangannya.

Salah satu dukungan yang diberikan adalah dengan menerapkan tarif pajak penghasilan pada penghasilan kotor dari industri tersebut, dengan menggunakan penghasilan kotor sebagai acuan penghitungan pajak.

Mengapa ini adalah dukungan? Karena industri rumahan belum dituntut melakukan pembukuan yang rapi atas transaksi ekonominya yang akan menambah biaya operasional.

Dengan pendapatan kotor sebagai acuan pengenaan pajak, pelaku umkm sebagai wajib pajak pada golongan ini dapat dengan mudah mendapatkan nilai pajak terutang yang dimilikinya dari pendapatan setiap waktu (setiap bulan dihitung Rp. 400.000.000 dan setiap tahun dihitung Rp. 4.800.000.000). Wajib pajak tinggal mengalikan saja pendapatan bruto dengan tarif pajak yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lalu, tarif pajak penghasilan untuk UMKM, termasuk di dalamnya industri rumahan yang memenuhi kualifikasi tersebut, adalah bersifat final sebesar 0,5%.

Tarif ini diluncurkan oleh Presiden Jokowi dan berlaku sejak bulan Juli tahun 2018 sebagai perubahan atas peraturan yang memuat tarif PPh Final sebelumnya (PP Nomor 46 Tahun 2013), yakni sebesar 1%.

Penerapan PPh Final ditujukan agar pelaku umkm sebagai wajib pajak untuk usaha industri rumahan mendapatkan kemudahan dalam membayar dan menghitung pajaknya. Tidak sedikit warga masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi dan industri kecil, merasa malas untuk membayar karena terhambat kesulitan hitung dan pembayaran.

Dengan adanya pemberlakuan tarif pajak penghasilan final 0,5% berdasarkan peraturan pemerintah, penghitungan pajak tidak lagi jadi hal yang sulit. Berikut ketentuan PPh UMKM yang dilansir dari laman pajak.go.id.

Selain itu, DJP selaku dinas paling bertanggung jawab juga telah menyediakan kanal bayar pajak dan lapor pajak secara online, sehingga proses pelaksanaan kewajiban perpajakan bisa dilakukan jauh lebih mudah, praktis dan cepat.

Penurunan pajak ini juga dilakukan guna menjaring lebih banyak wajib pajak dari sektor UMKM untuk melaksanakan kewajiban bayar pajak nya. Memang jika dilihat penurunan yang terjadi hanya setengah persen saja, namun secara statistik, pajak Final UMKM turun sebesar 50%. Hal ini ternyata dapat benar-benar membangkitkan gairah pembayaran pajak karena dinilai tarifnya cukup ringan.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.