Top
IC Consultant / Artikel  / Mengenal Pajak Penerangan Lampu Jalan

Mengenal Pajak Penerangan Lampu Jalan

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pajak Penerangan Lampu Jalan dan juga dasar yang mengenai pajak tersebut, hal ini tentunya akan sangat berkaitan karena akan mudah untuk anda pahami ketika ingin mengurus sebuah pajak terhadap lampu penerangan.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada konteks ini, sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN.

Mengutip dari BPRD Provinsi DKI Jakarta, objek pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik untuk lampu-lampu tersebut. Baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri di sini adalah pembangkit listrik.

Namun, tidak semua penggunaan listrik termasuk dalam objek pajak ini. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan atau perwakilan asing dengan azas timbal balik, serta penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kvA (200 kilovolt ampere) dan tidak membutuhkan izin dari instansi teknis terkait, tidak termasuk dalam objek pajak ini.

Subjek pajaknya sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jika listrik berasal dari sumber lain (PLN), wajib pajaknya adalah pihak penyedia tenaga listrik.

Dasar Pengenaan Pajak
Lalu, bagaimana dasar pengenaan pajaknya (DPP)? Karena objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, maka DPP-nya adalah nilai jual tenaga listrik. Penetapannya:

  • Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jualnya adalah jumlah tagihan beban tetap ditambah biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
  • Jika tenaga listrik bukan PLN dan tidak dipungut pembayaran, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
  • Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.

Tarif Pajak Penerangan Jalan
Karena disetorkan ke pemerintah daerah, tarif pajak ini dapat berbeda-beda tergantung peraturan daerah yang berlaku. Namun, tarif paling tinggi adalah 10%. Di Jakarta sendiri, ada beberapa tarif pengenaan pajak yang berlaku:

  • Tarif pajak dengan listrik disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan oleh industri, pertambangan minyak
    bumi dan gas alam adalah 3%.
  • Tarif pajak dengan sumber listrik dari PLN atau bukan PLN dan digunakan selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah 2,4%.
  • Tarif pajak dengan penggunaan listrik dihasilkan sendiri adalah 1,5%.

Rumus dari penghitungan pajak penerangan jalan adalah: Tarif pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik

Setelah mendapatkan besaran pajak terutangnya, wajib pajak harus menyetorkannya ke pemerintah daerah setiap bulan.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.