Top
IC Consultant / Artikel  / Mengenal Lebih Dekat dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Mengenal Lebih Dekat dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk anda yang ingin menambah informasi tentang perpajakan, simak dibawah ini.

Apakah Anda pernah mendengar atau mengenal Pajak Pertambahan Nilai? Jika belum, artikel ini akan mengajak Anda untuk mengetahuinya lebih dekat dan dalam. Pajak Pertambahan Nilai sering disingkat menjadi PPN agar mudah diucapkan. Pajak Pertambahan Nilai sendiri, hadir atau dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak pribadi. PPN juga bisa dibebankan pada wajib pajak badan yang telah mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pemahaman mengenai PPN secara mudah adalah pajak yang diberikan pada aktivitas konsumsi barang atau jasa dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, juga Pemerintah. Secara praktis, pembayar pajak atau konsumen produk dan jasa tersebut tidak perlu membayar langsung kepada negara. Kewajiban membayarkan jatuh pada pihak pemotong PPN.

Pihak yang berkewajiban untuk membayar ialah konsumen akhir. Sedangkan pihak yang harus menyetor dan melaporkan PPN ialah orang yang menjual. Sayangnya, sering terjadi kasus di mana penjual atau pedagang melaporkan laporan palsu agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Kasus tersebut membuat negara mengeluarkan aturan Pengusaha Kena Pajak di Indonesia wajib memakai e-Faktur atau faktur pajak elektronik sejak 1 Juli 2016. e-Faktur diberlakukan agar negara tidak merugi akibat kebohongan pajak yang bersumber pada masalah faktur fiktif.

Objek Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Objek pajak adalah objek yang dikenai pertambahan nilai atau bisa juga kita sebut dengan objek PPN, terdiri dari beberapa jenis. Berikut ini penjelasannya.

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di suatu wilayah pabean oleh seorang pengusaha.
  • Selama pengusaha berkegiatan bisnis di dalamnya, maka ia akan dikenai PPN di mana barang atau jasa yang dijualnya menjadi objek pajak pertambahan nilai.
  • Penggunaan atau kegiatan konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak berwujud dari wilayah dari luar pabean ke dalam pabean.
  • Memasukkan barang dari luar negeri atau impor, di mana barang tersebut termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP).
  • Pengiriman dagang ke luar negeri atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Termasuk juga pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari wilayah luar pabean ke dalam pabean.
No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.