Top
IC Consultant / Artikel  / Mengenal Jenis dan Peraturan Pajak Penghasilan Badan

Mengenal Jenis dan Peraturan Pajak Penghasilan Badan

Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai Jenis dan Peraturan Pajak Penghasilan Badan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk anda dan juga dapat menambah wawasan serta update terbaru mengenai dunia perpajakan.

Secara umum, ada dua jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, yakni Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kedua pajak Badan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut penjelasannya:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda, dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Saat ini, pengelolaan untuk pajak karyawan termasuk hitung dan setor maupun lapor dapat dilakukan melalui fitur PPh Pasal 21.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22
PPh Pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23
PPh Pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

d. Pajak Penghasilan Pasal 25
PPh Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26
PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29
PPh Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan.

g. Pajak Penghasilan Pasal 15
PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada sektor pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

h. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)
PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
a. Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut.

b. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.