Top
IC Consultant / News  / Masih Banyak WP Badan Usaha yang Belum Melapor

Masih Banyak WP Badan Usaha yang Belum Melapor

MALANG – Wajib pajak (WP) Badan Usaha dan Perorangan di Kabupaten Malang masih banyak yang belum melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Dari 2491 WB Badan Usaha, baru 2296 WP yang sudah melapor atau sekitar 91,79 persen. Sementara sisanya sebanyak 195 WP masih belum.

“Sedangkan untuk WP perorangan, yang diwajibkan melaporkan SPT tahunan sebanyak 45.262. Namun sampai hari ini baru 40.587 yang sudah melapor. Sisanya sebanyak 4675 masih belum,” ungkap Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Kepanjen, Prameswara Brata Sanjaya.

Dikatakan, wajib pajak yang termasuk dalam kategori badan usaha yakni perusahaan yang berstatus sebagai perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer atau CV.  Sementara wajib pajak badan usaha yang berkewajiban untuk melapor adalah perusahaan utama saja. “Kalau yang cabang tidak perlu melapor. Karena salah satu kriterianya yang tiga digit angka terakhir NPWP-nya tertulis angka 000,” ujarnya.

Sementara, para WP yang belum melaporkan SPT tahunan, baik WP badan usaha dan perorangan tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Malang. Yakni Kecamatan Kepanjen, Turen, Pakisaji, Dampit, Sumberpucung, Gondanglegi, Bululawang, Wagir, Sumbermanjing Wetan, dan Wajak. Juga di Kecamatan Pagelaran, Donomulyo, Bantur, Kalipare, Tirtoyudo, Kromengan, Gedangan, Ngajum, Ampelgading, Pagak, serta Wonosari.

Lebih lanjut disampaikan, fungsi dari SPT tahunan, berkaitan erat dengan layanan ditingkat pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan bahwa laporan SPT tahunan menjadi salah satu syarat untuk mengurus izin konfirmasi status wajib pajak (KSWP). “Sebelum dicetak KSWP, disana (Pemkab) akan melakukan verifikasi, jika belum melapor SPT maka data yang muncul disana tidak akan bisa divalidasi. Agar bisa diurus maka wajib pajak tersebut harus mengurus ke KPP Kepanjen, supaya statusnya menjadi valid,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen Budi Harjanto, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi terkait penyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2018. Namun keringanan tersebut hanya berlaku sampai tanggal 30 April lalu. Selebihnya, wajib pajak yang baru melapor setelah tanggal tersebut akan dikenakan denda.

Kebijakan tersebut, berlaku baik pada WP perorangan maupun badan usaha. Seperti tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) bahwa ketika surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu ditentukan, maka WP badan maupun perorangan bakal dikenai sanksi administrasi.

“Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan besarannya Rp 1 juta, sementara untuk SPT wajib pajak pribadi sebesar Rp 100 ribu untuk setiap keterlambatan,” jelas Budi. (agp/udi)

 

Sumber : https://bit.ly/2VZ7msy

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.