Top
IC Consultant / Tax Rule  / Basis Pajak dan Penurunan Tarif PPh

Basis Pajak dan Penurunan Tarif PPh

Beberapa hari terakhir ini berbagai pihak membahas mengenai Penurunan Tarif Pajak Penghasilan. Hal tersebut tentunya sah-sah saja. Terlebih lagi isu Penurunan Tarif disampaikan oleh Calon Presiden 2019 baik oleh Capres Petahana maupun Capres Penantang.

Hal ini merupakan sesuatu yang baik untuk perkembangan perpajakan kita karena pajak mulai menjadi isu dalam kampanye Presiden. Perlu diketahui bahwa peran dan fungsi pajak sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan karena itulah para pendiri negara memasukkan rumusan pajak dalam Pasal di konstitusi kita UUD 1945. Sama pentingnya dengan alat negara lain seperti Lembaga Tinggi Negara, kementerian, TNI/Polri, dan lembaga pemilu termasuk pengaturan mengenai HAM maka pajak juga diatur di konstitusi. Jika para pemimpin Negeri ini mulai fokus dengan Perpajakan maka hal ini sangatlah tepat untuk kemajuan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Dan sesungguhnya melalui pemungutan pajak maka selain merupakan sumber penerimaan untuk membiayai negara maka pungutan pajak sesungguhnya mengandung makna dan fungsi sebagai alat negara untuk mengawasi setiap aktivitas ekonomi dan Keuangan. Oleh karena itu, Kami berharap agar pemungutan pajak bukan sekedar menjadi bahan Pembahasan pada saat kampanye tetapi terus menjadi concern negara (Pemerintah dan DPR)  sehingga negara ini betul betul menempatkan pajak sesuai konstitusi, yaitu pajak sebagai alat negara untuk mengawasi kue ekonomi, Transaksi ekonomi dan transaksi keuangan sehingga melalui pemungutan pajak akan menciptakan governance (transparansi, akuntabilitas) di Bidang per ekonomian. Karena pajak akan menyentuh seluruh sendi kehidupan, baik Orang pribadi, korporasi, APBN, APBD, BUMN/BUMD dan seluruh pelaku ekonomi.

Dibahasnya isu Perpajakan juga bagus untuk pendidikan politik kita karena para pemimpin kita mulai memperbincangkan sisi penerimaan negara pada saat kampanye. Selama ini para Capres dan Cawapres cenderung hanya membahas mengenai program2nya berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, kesehatan gratis, menaikkan gaji Guru, Gaji PNS/TNI/Polri, menaikkan Dana desa, beras murah dan sebagainya.

Program tersebut tentunya bagus dan harus didukung. Namun demikian, selama ini masih minim bahkan jarang di bahas bagaimana Strategi atau cara mencari sumber penerimaan untuk merealisasikan Program Program tersebut. Karena untuk merealisasikan Program-Program yang pro Rakyat tersebut negara memerlukan Dana yang tidak sedikit dan itu sumber utamanya adalah pajak.

Yang baru dibahas saat ini adalah Tarif PPh Badan/Orang Pribadi akan diturunkan. Dengan Penurunan tersebut dalam jangka menengah dan panjang diharapkan akan meningkatkan investasi sehingga akan meningkatkan kue ekonomi (PDB) dan pada gilirannya akan meningkatkan basis pajak sehingga walaupun Tarif nya turun maka penerimaan akan naik. Dalam jangka pendek memang akan menyebabkan penerimaan turun Jika pemerintah tidak mampu dengan segera memunculkan atau menaikkan basis pajak (Tax base). Itulah sebabnya akhirnya perdebatan menjadi bergeser antara menaikkan basis pajak dulu baru menurunkan tarif atau menurunkan tarif dulu dan sambil jalan akan menaikkan basis pajak. Lalu untuk kondisi di Indonesia mana yang lebih tepat antara menaikkan basis pajak dulu baru menurunkan tarif atau sebaliknya.

Apakah betul Penurunan Tarif akan meningkatkan basis pajak? Secara teori, memang demikian karena  Pendapatan Nasional  (Y ) = C + I + G + X – M. Dan pendapatan disposibel (Yd) = Y – Tx. Dengan demikian Pajak akan menurunkan daya beli sehingga akan menurunkan konsumsi/investasi sehingga akan menurunkan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu semakin tinggi tarif pajak akan menyebabkan Penurunan konsumsi dan investasi dan sebaliknya semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan konsumsi/investasi. Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah Penurunan Tarif pajak akan serta merta meningkatkan investasi/konsumsi? Jawabannya bisa iya bisa tidak.

Jika kondisi investasi suatu negara baik, kondisi keamanan baik, birokrasi dan perizinan efisien, kondisi pasar mendukung, pelaku ekonomi transparan dan akuntabel sehingga semua bisa bersaing secara fair dan semua memperoleh kesempatan berusaha yang sama, serta kepastian hukum yang tinggi maka Penurunan Tarif pajak akan mendorong para investor untuk melakukan investasi di sektor riil atas uang yang tidak dipungut pajak tersebut. Namun Jika situasi sebaliknya, Risiko melakukan investasi tinggi maka uang akibat Penurunan Tarif pajak tidak akan diinvestasikan di sektor riil namun akan diinvestasikan di tempat yang tidak berisiko seperti tabungan, deposito atau pasar uang lainnya.

Oleh karena itu, Penurunan Tarif Pajak akan sangat efektif jika prasyarat-prasyarat tertentu telah dipenuhi. Beberapa pra syarat tersebut adalah:
1. Faktor-faktor pendukung investasi telah dipersiapkan dan ditata dengan baik. Sehingga uang hasil Penurunan Tarif pajak akan diinvestasikan pada sektor riil sehingga akan menyerap Tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
2. Sistem perekonomian harus transparan dan akuntabel sehingga akan menciptakan iklim berusaha yang baik dan sehat. Ekonomi yang transparan juga akan mencegah adanya praktik praktik underground dan mal praktik ekonomi.
3. Perlu adanya penguatan sistem Perpajakan baik melalui penguatan kewenangan pengumpulan Data dan informasi, pembangunan basis data perpajakan, penguatan Administrasi dan organisasi serta penguatan SDM dan Anggaran sehingga sistem pajak mampu mengawasi seluruh aktivitas ekonomi dan Keuangan yang pada gilirannya akan mendorong transparansi dan akuntabilitas Transaksi ekonomi sehingga akan membangun dan menciptakan basis pajak yang mendekati keadaan yang sebenarnya.

Seperti penulis jelaskan sebelumnya bahwa pemungutan pajak bukan hanya berdimensi budgeter tapi juga memiliki dimensi yang lebih penting yaitu melakukan Pengawasan atas seluruh aktivitas ekonomi baik individu atau korporasi karena objek pemungutan pajak adalah aktivitas ekonomi (kue Ekonom/PDB). Oleh karena itu, konstitusi menghendaki bahwa pajak merupakan satu-satunya alat negara Yang berfungsi mengawasi (melalui pemungutan pajak) atas seluruh pelaku ekonomi.

Jika  Penurunan Tarif diikuti dengan penguatan sistem Perpajakan sehingga otoritas pajak mampu mengawasi seluruh basis pajak (kue ekonomi) sehingga tidak ada objek pajak Yang tidak terpajaki dan juga tidak ada pembayar pajak Yang tidak membayar pajak maka Penurunan Tarif PPh merupakan sesuatu Yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun konstitusi.

#pajakkita#untukkita
#say#no to free rider
#pembayarpajak#wargabermartabat

(Penulis : Muh Tunjung Nugroho, Pegawai DJP)

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.