Top
IC Consultant / Artikel  / Barang-Barang yang Dikenai PPh Pasal 22

Barang-Barang yang Dikenai PPh Pasal 22

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Barang-Barang yang Dikenai PPh Pasal 22 dan tentunya hal ini akan sangat bermanfaat untuk anda yang sedang mencari informasi mengenai hal tersebut dan mempelajarinya lebih dalam lagi, mari kita simak dibawah ini.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor kepada 1147 barang terbukti menurunkan nilai impor barang konsumsi. Pengendalian Impor Barang Konsumsi Melalui Penyesuaian PPh sangat efektif. Berdasarkan data yang dihimpun, penurunan impor barang konsumsi pasca diterbitkan kebijakan tersebut hanya mencapai 9,64% dan tak sampai 10 persen. Perlu Anda ketahui, kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Impor atau PPh Pasal 22 terhadap 1147 barang dilakukan dan diresmikan dengan tujuan untuk mengendalikan impor dan memperbaik deficit neraca pembayaran. Lebih lengkapnya pahami ketentuan pajak barang konsumsi atau PPh 22 dengan baik.

Siapa Pihak Pemungut Pajak Barang Konsumsi?

Berikut ini adalah pihak yang memiliki wewenang untuk memungut PPh 22 sesuai ketentuan dan dasar pajak yang berlaku.

  • Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang
  • Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
  • Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah.
    Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai atas impor barang
  • Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang melakukan atas pembelian barang
  • Bank Indonesia (BI), Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Telkom, PLN, Bank Penyetoran Perbankan Nasional (BPPN), PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Indosat, dan BUMN lainnya yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non APBN
  • Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri rokok, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksi di dalam negeri

Barang-Barang yang Dikenai PPh Pasal 22
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, Barang Konsumsi Impor yang dipungut atau dikenai Pajak Penghasilan Badan, berupa PPh Pasal 22 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

Barang-barang tertentu sebesar 10% dari nilai impor

  • Parfum dan cairan pewangi lainnya.
  • Pakaian selam.
  • Peti, koper, dan tas sejenis dengan permukaan luar terbuat dari kulit.
  • Patung dan barang keramik ornamental lainnya dari porselin atau keramik cina.
  • Pemanas air instan, dispenser air, dan microwave.
  • Bak cuci, wastafel, bak mandi, bejana kloset dari porselin.
  • Karpet dan penutup lantai dari bahan wol atau bulu hewan khusus.
  • Kamera fotografi.
  • Piano tegak dan grand piano.

Barang tertentu lainnya sebesar 7,5% dari nilai impor

  • Karpet atau penutup lantai lainnya dari bahan babut, nilon, kapas atau serat jute.
  • Payung.
  • Perangkat makan, dapur, dan peralatan rumah tangga dari plastik, kayu, atau porselin atau keramik cina.
  • Peti, koper, dan tas sejenis dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil.
  • Kemeja, blus, jas, celana panjang dari kapas, wol, serat sintetik atau bulu hewan halus.
  • Sepeda motor.
  • Kereta bayi.
  • Pengering rambut, setrika listrik, rice cooker, pemanggang roti, pembuat kopi atau teh.
  • Perhiasan dari logam mulia dan perhiasan imitasi.

Selain barang tertentu lainnya yang disebutkan di atas

  • 2,5% dari nilai impor bagi barang yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
  • 7,5% dari nilai impor bagi barang yang tidak menggunakan API.
  • 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai.
  • 0,5% dari nilai impor menggunakan API untuk kedelai, gandum, dan tepung terigu.

Barang yang Dikecualikan
Barang-barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 di antaranya:

  • Impor barang dan/atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan UU Tidak terutang PPh.
  • Impor barang yang dibebaskan Bea Masuk/Pajak Pertambahan Nilai berupa barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, barang hibah, barang keperluan penelitian.
  • Impor sementara dan impor kembali (re-impor) sesuai ketentuan.
  • Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
  • Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.
No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.