Top
IC Consultant / Artikel  / Ini yang Harus Anda Ketahui Mengenai Apa yang Dimaksud PPh Pasal 23

Ini yang Harus Anda Ketahui Mengenai Apa yang Dimaksud PPh Pasal 23

Ada beberapa macam pajak penghasilan (PPh) yakni PPh Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25. Kali ini yang akan dibahas adalah PPh Pasal 23. Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 23?

Penjelasan Apa yang Dimaksud dengan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23

Bagi wajib pajak, PPh Pasal 23 dianggap sebagai salah satu withholding tax atau pemotongan pajak penghasilan. Hal ini karena PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas pendapatan dari penyerahan jasa, modal atau hadiah dan penghargaan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Pajak penghasilan ini biasanya muncul karena adanya transaksi antara dua pihak. Pada transaksi tersebut, pihak yang menerima penghasilan atau berlaku sebagai penjual atau pihak yang memberi jasa akan dikenai PPh Pasal 23. Sedangkan pihak yang memberi penghasilan atau pembeli atau pihak yang menerima jasa akan memotong kemudian melaporkannya ke kantor pajak.

Karena PPh Pasal 23 merupakan withholding tax, maka wajib pajak yang sudah ditunjuk UU PPh dan peraturannya harus melakukan pemotongan tersebut. Wajib pajak yang ditunjuk oleh UU PPh sering disebut sebagai Subjek Pemotong PPh. Sedangkan wajib pajak yang dipotong PPh disebut sebagai subjek dipotong PPh.

Penghasilan Apa Saja yang Dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan Apa Saja yang Dikenakan PPh Pasal 23

Tahukah Anda kalau hampir seluruh penghasilan di Indonesia bisa dikenai PPh Pasal 23? Penghasilan tersebut termasuk royalti, dividen, hadiah, bonus, penghargaan, sewa, imbalan dan bunga (termasuk diskonto, premium dan imbalan terkait jaminan pengembalian uang). Sedangkan penghasilan yang tak terkena pajak di antaranya sewa yang dibayar atau terhutang terkait dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, penghasilan yang dibayar kepada bank dan dividen dari cadangan laba yang ditahan seperti laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri atau koperasi.

Tarif dan Objek dari Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif dan Objek dari Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan wajib pajak menjadi dasar penerapan tarif PPh Pasal 23. Pajak ini memberlakukan dua jenis tarif yakni 15% dan 2% yang disesuaikan pada objek pajaknya. Untuk tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan pada hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh Pasal 21 dan dividen kecuali dividen kepada orang pribadi yang dikenakan bunga, royalti dan final.

Sedangkan tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan pada imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa konstruksi. Selain itu tarif 2% juga dikenakan pada imbalan jasa aktuaris, penilai, akuntansi, hukum, arsitektur, perencanaan kota, perancang, pengeboran di bidang migas kecuali oleh BUT, penunjang di bidang penerbangan, penebangan hutan, penambangan migas dan penunjang penambangan selain migas. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP nantinya akan dipotong lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 hingga 100%. Yang dimaksud dengan jumlah bruto di sini adalah semua jumlah pendapatan yang dibayarkan, telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, disediakan untuk dibayarkan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan atau bentuk usaha tetap.

Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran PPh Pasal 23

Wajib pajak yang baik bukan hanya perlu memahami apa yang dimaksud PPh Pasal 23, tapi juga cara pembayarannya. Pembayaran PPh Pasal 23 jatuh tempo pada tanggal 10 sebulan setelah bulan terhutang PPh Pasal 23. Wajib pajak bisa membayarnya dengan cara membuat ID billing kemudian membayar pajak melalu Bank Persepsi (fitur pembayaran pajak online, teller bank, ATM dan lainnya) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.